Gertak.id | Jakarta — Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, kini menjadi simbol nyata krisis lingkungan dan ancaman ekosida akibat ekspansi industri tambang nikel. Aktivitas pertambangan yang masif, khususnya oleh korporasi besar seperti Harita Group, dinilai telah memperlebar jurang ketimpangan ekologis, ekonomi, dan sosial di wilayah tersebut.
Direktur HANTAM MALUT, Alfatih Soleman, menegaskan bahwa salah satu fungsi vital hutan yang kerap diabaikan korporasi adalah perannya sebagai penyerap karbon.
“Laut memang memproduksi oksigen, tetapi hutanlah yang bekerja keras menyerap racun karbon dioksida (CO₂) dari aktivitas industri, termasuk pabrik tambang nikel. Jika hutan dihancurkan, efek dominonya sangat mengerikan,” tegas Alfatih.
Ia menjelaskan, kerusakan hutan akibat tambang memicu rangkaian krisis lingkungan, mulai dari meningkatnya emisi CO₂ di atmosfer, pemanasan global, hingga lautan yang menyerap kelebihan panas dan karbon tersebut.
Alfatih juga menyoroti operasional pabrik nikel Harita yang menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL). Teknologi ini dikenal sangat intensif terhadap penggunaan air serta menghasilkan limbah berbahaya berupa residu asam dan logam berat, yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan berskala tinggi.
“Klaim hilirisasi nikel sebagai kontribusi terhadap transisi energi hijau hanyalah narasi keberlanjutan semu. Di lapangan, yang terjadi justru perampasan ruang hidup dan penghancuran sumber penghidupan masyarakat lokal,” ujarnya.
Menurutnya, dampak ekologis proyek tambang di Pulau Obi tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan kekerasan struktural terhadap masyarakat.
Nelayan kehilangan akses wilayah tangkap akibat pembatasan zona industri, petani kehilangan sumber air bersih karena sungai tercemar dan keruh, sementara ruang hidup masyarakat semakin menyempit. Warga pun dipaksa beralih ke ekonomi tambang yang rentan dan tidak berkelanjutan.
Atas kondisi tersebut, HANTAM MALUT menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan di Maluku Utara agar tidak menutup mata.
“Emisi karbon adalah ancaman pemusnahan alam secara brutal. Jika dibiarkan, kehancuran ekologis ini akan meninggalkan krisis sosial berkepanjangan bagi generasi mendatang,” pungkas Alfatih.
(Noval)
