Gertak.id | Aceh — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Aceh berada di titik krisis. Gelombang mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APKASINDO Aceh kian menguat.
Sejumlah pengurus kabupaten/kota bahkan bersiap membentuk organisasi tandingan bertajuk Asosiasi Petani Sawit Tanoh Rencong Aceh sebagai akumulasi kekecewaan terhadap kinerja kepengurusan saat ini.
Kepemimpinan DPW APKASINDO Aceh di bawah Ir. Netap Ginting dinilai gagal menjalankan fungsi dasar organisasi, mulai dari menyerap aspirasi petani, mengelola organisasi secara profesional, hingga melakukan pemberdayaan petani sawit rakyat. Hingga kini, legalitas formal organisasi, pelantikan pengurus, serta pendirian kantor representatif di Aceh tak kunjung terealisasi.
Kondisi tersebut memicu protes terbuka dari pengurus daerah dan sejumlah senior APKASINDO Aceh. Beberapa Dewan Pengurus Cabang (DPC), termasuk dari Aceh Tenggara dan kabupaten lainnya, secara resmi mengajukan permohonan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) APKASINDO agar segera melakukan evaluasi total, termasuk opsi pergantian kepemimpinan DPW Aceh.
Ketua DPC APKASINDO Aceh Tenggara, Arka, menyebut rencana pembentukan Asosiasi Petani Sawit Tanoh Rencong Aceh sebagai langkah penyelamatan marwah perjuangan petani. Menurutnya, organisasi baru tersebut akan dibangun secara profesional dan berorientasi pada kesejahteraan petani sawit, serta mampu menjalin komunikasi strategis dengan pabrik kelapa sawit (PKS), Pemerintah Aceh, Gubernur Aceh, dan Dinas Perkebunan.
“Kami yang selama ini mendukung Ketua APKASINDO Aceh menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh petani sawit Aceh. Sampai hari ini, kami belum mampu berbuat banyak bagi petani,” ujar Arka.
Para pengurus daerah menegaskan, krisis ini bukan persoalan personal, melainkan krisis kelembagaan.
APKASINDO Aceh dinilai tidak lagi hadir sebagai rumah perjuangan petani sawit rakyat. Agenda strategis seperti pelantikan DPW APKASINDO Aceh tak kunjung terlaksana, padahal hal tersebut menjadi pintu masuk konsolidasi organisasi.
Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) APKASINDO Aceh juga menuai kritik. Forum tersebut dinilai tidak terencana, minim substansi, dan gagal melahirkan arah perjuangan yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan petani sawit Aceh.
“Ini bukan konflik personal. Ini murni mosi tidak percaya. APKASINDO Aceh hari ini tidak lagi menjadi rumah perjuangan petani sawit,” ujar salah satu pengurus kabupaten yang ikut menandatangani permohonan evaluasi, sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah APKASINDO Aceh kepada media.
Kekecewaan kian mendalam karena kepemimpinan saat ini dinilai lebih sibuk dengan manuver transaksional politik praktis, namun abai terhadap persoalan riil petani.
Mulai dari anjloknya harga TBS, dugaan permainan timbangan, ketidakjelasan kemitraan plasma, hingga lemahnya advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan petani.
“Ketika petani terjepit, APKASINDO Aceh justru sunyi. Tidak ada sikap, tidak ada tekanan, tidak ada pembelaan,” tegas Yuslan, salah satu pengurus APKASINDO Aceh.
Dalam pernyataan bersama, para pengurus daerah mendesak DPP APKASINDO menunjuk pimpinan baru yang aktif, profesional, berintegritas, dan benar-benar berpihak pada petani sawit. Mereka menolak figur yang menjadikan organisasi sebagai kendaraan kepentingan pribadi, keluarga, maupun politik sesaat.
