Gertak.id– Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menanggapi kabar yang beredar di media sosial yang menyebutnya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas bencana banjir dan longsor di Sumatera. Tuduhan itu mengaitkan kebijakan pembukaan lahan yang diterapkannya ketika menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009–2014.
“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasa kah saya?” kata Zulhas dikutip dari podcast di kanal YouTube Denny Sumargo, Selasa, 2 Desember 2025.
“Jadi, nanti kalau Sumatera banjir, rusak (salah) Zulkifli Hasan, Kalimantan rusak juga Zulkifli Hasan, kok saya lebih dari luar biasa itu kekuasaan saya,” imbuhnya.
Pembukaan Lahan untuk Kebutuhan Nasional
Zulhas menjelaskan bahwa kebijakan pembukaan lahan yang dilakukan saat menjabat Menhut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasional, termasuk pangan bagi lebih dari 280 juta jiwa di Indonesia.
Ia menceritakan nasihat temannya yang sempat menyarankan agar hutan “diserahkan saja kepada alam” agar tidak dirusak manusia.
“Dulu ada teman saya, begitu saya jadi menteri, ‘Udahlah Zul, hutannya nggak usah diurus, kalau diurus manusia itu tambah rusak, kasih macan aja,’” ujar Zulhas menirukan nasihat temannya.
“Saya pikir-pikir ada benarnya, tapi itu kan satu sisi. Karena manusia hidup, jadi pilihan-pilihan. Kita (Indonesia) itu luas, tapi daratannya nggak luas, yang luas lautan,” tambahnya.
Selain itu, Zulhas menyinggung ketergantungan Indonesia terhadap regulasi dan komoditas Barat, termasuk kebijakan EU Deforestasi, yang membuat Indonesia harus memeriksa asal-usul komoditas seperti kopi, sawit, dan karet sebelum diekspor.
“Kalau Barat itu propagandanya merusak, kalau bisa kita nggak usah menanam sawit, nanti mereka kalah saing, jadi kita bergantung mereka, dijajah terus,” jelasnya.
Bagian Hutan yang Bisa Dikelola
Zulhas menekankan bahwa tidak semua kawasan hutan bersifat larangan total. Beberapa bagian, yang disebut Areal Penggunaan Lain (APL), dapat digunakan untuk kebun, sawah, atau ternak demi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Di Papua itu banyak aktivis orang Indonesia tapi lebih dari Barat, sehingga Papua menganggap Indonesia ini menjajah, mengambil hutannya. Padahal, Indonesia ingin agar Papua setara dengan provinsi lainnya, anak-anaknya sekolah bagus, rumah sakit bagus, ya tentu harus menata kawasan,” tuturnya.
“Kalau semua nggak boleh gimana? Yang boleh, ya boleh (digunakan),” tambahnya.
Polemik Taman Nasional Tesso Nilo dan Penyesalan Zulhas
Taman Nasional Tesso Nilo yang kini tengah jadi perbincangan masyarakat, menurut Zulhas, merupakan kawasan yang tidak boleh dirambah.
“Ada 4 juta hektare sekarang, kemungkinan bisa sampai 5–6 juta hektare dan ilegal. Sudah ada di tangan satgas, tidak ada izinnya. Sudah dirampas negara,” jelas Zulhas.
Zulhas mengakui bahwa kasus Tesso Nilo menjadi salah satu penyesalannya, karena penegakan hukum selama 20 tahun sebelumnya tidak optimal.
“Kalau dikatakan mana yang saya menyesal, ya itu. Selama 20 tahun kita nggak mampu menegakkan, baru Pak Prabowo ini. Makanya walaupun nunggu lama, saya hormat pada beliau,” ujar Zulhas.
“Kalau penegakan hukum itu kan ada aparat, ada kementerian, ada pemerintah desa. Artinya, ada yang nggak mau, atau masyarakatnya terlalu kuat,” tambahnya.
Refleksi Zulhas: Indonesia Masih Surplus Demokrasi Saat Reformasi
Dalam wawancara terdahulu bersama Harrison Ford tahun 2013, Zulhas menekankan bahwa Indonesia masih surplus demokrasi karena baru memasuki era reformasi. Hal ini, menurutnya, membuat proses penegakan hukum di bidang kehutanan menghadapi tantangan struktural dan sosial yang kompleks.
