Prabowo Ultimatum Menteri dan Birokrat: Stop Main Anggaran, Negara Butuh Setiap Rupiah

Gertak.id — Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memberantas praktik korupsi dan manipulasi anggaran, terutama modus mark up yang masih terjadi di berbagai instansi.

Pernyataan tegas itu disampaikan langsung dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Jakarta, Jumat, 28 November 2025. Presiden meminta dukungan publik untuk ikut mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Masalahnya adalah, saya mohon dukungan saudara-saudara, kita harus memberantas korupsi dari Indonesia ini,” ujar Prabowo di hadapan ribuan guru dan peserta acara.

Mark Up Anggaran Masih Marak, Presiden Beri Peringatan Keras

Prabowo secara terbuka menyoroti praktik mark up yang masih terjadi di lapangan, menekankan agar menteri, birokrat, dan pejabat berhenti mempermainkan anggaran negara.

“Anggaran dirong-rong, mark-up di mana-mana. Saya minta menteri-menteri awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu,” tegasnya.

Presiden juga mengungkap bahwa praktik mark up dilakukan dengan skala ekstrem. Ia memberi contoh barang senilai Rp1 juta yang bisa dinaikkan hingga 150 kali lipat oleh oknum tertentu.

“Barang harganya Rp1 juta, dinaikin 150 kali. Jangan kira saya tidak tahu,” tegasnya.

Setiap Rupiah Harus Menyentuh Rakyat

Presiden menegaskan bahwa efisiensi anggaran sangat penting, terutama untuk sektor yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat, seperti pendidikan dan kesejahteraan guru.

“Kita butuh setiap Rupiah untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan guru-guru, perbaikan sekolah,” kata Prabowo.

Ia menekankan bahwa korupsi menyebabkan negara kehilangan peluang untuk memperbaiki fasilitas sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Di akhir pidatonya, Presiden kembali menyampaikan pesan keras kepada seluruh pejabat negara:

“Jangan mencuri uang rakyat!”

Pengawasan dan Penegakan Hukum Diperkuat

Pidato ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan anggaran. Prabowo menekankan bahwa reformasi tata kelola keuangan negara menjadi prioritas agar setiap alokasi anggaran tepat sasaran.

“Ini bukan sekadar pesan moral, tapi juga bagian dari politik anggaran pemerintah. Setiap rupiah harus digunakan tepat sasaran, terutama untuk pendidikan dan kesejahteraan guru,” pungkasnya.