Pemkab Lumajang Ingatkan Donasi Jalur Resmi dan Larangan Dirikan Pengungsian Liar bagi Korban Erupsi Semeru

Photo Author
Redaksi Gertak, Gertakberita.com
- Sabtu, 22 November 2025 | 16:16 WIB
Pemkab Lumajang ingatkan soal donasi dan pengungsian resmi warga korban erupsi Gunung Semeru. (Kominfo Lumajang)
Pemkab Lumajang ingatkan soal donasi dan pengungsian resmi warga korban erupsi Gunung Semeru. (Kominfo Lumajang)

Gertak.id – Sebagian warga terdampak erupsi Gunung Semeru masih bertahan di pos-pos pengungsian resmi, sementara sebagian lainnya mulai kembali ke rumah masing-masing. Berdasarkan data per Jumat (21/11/2025) pukul 18.00 WIB, terdapat 852 jiwa yang mengungsi di Kecamatan Pronojiwo dan 264 jiwa di Kecamatan Candipuro.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tercukupi. Distribusi logistik dari Dinas Sosial PPPA dan BPBD disebut berjalan lancar di seluruh titik pengungsian.

Logistik Terkendali, Warga Diimbau Salurkan Bantuan Secara Resmi

Sekretaris Daerah Lumajang yang juga Plh. SKPDB, Agus Triyono, menegaskan bahwa stok logistik aman dan disalurkan berdasarkan prioritas kebutuhan.

“Kebutuhan pokok warga terdampak sudah tercukupi. Logistik terus kami salurkan sesuai prioritas dan kondisi di lapangan,” ujar Agus dalam evaluasi pos komando PDB erupsi, Sabtu (22/11/2025).

Agus mengingatkan masyarakat agar menyalurkan donasi melalui jalur resmi. Tanpa koordinasi, bantuan rawan menumpuk di satu titik dan mengakibatkan posko lain kekurangan suplai.

Pemkab membuka dua posko resmi sebagai pusat koordinasi, yakni Posko Candipuro dan Posko Pronojiwo, yang menjadi titik penerimaan bantuan langsung dari masyarakat.

Larangan Pengungsian Liar: Tak Ada Layanan Minimal, Bantuan Bisa Tak Merata

Pemkab juga menyoroti keberadaan sejumlah pengungsian liar yang muncul di luar kendali pemerintah. Posko semacam ini dinilai berpotensi membahayakan pengungsi karena tidak memiliki standar pelayanan minimal, seperti akses air bersih, fasilitas kesehatan, listrik, serta jaminan keamanan.

“Pengendalian di bawah satu komando resmi memastikan setiap warga terdampak dapat dipantau kondisinya secara menyeluruh. Kebutuhan medis, pangan, dan keamanan bisa terpenuhi secara terencana,” jelas Agus.

Pengungsian tidak resmi juga menyulitkan pendataan, menghambat pemerataan distribusi bantuan, dan meningkatkan risiko penumpukan atau kekosongan logistik.

Posko Resmi Memudahkan Pendataan dan Layanan untuk Kelompok Rentan

Agus menekankan bahwa keberadaan pengungsi di posko resmi penting untuk memastikan pendataan keluarga, pencegahan orang hilang, serta penanganan psikososial.

Posko resmi mencatat setiap keluarga, memastikan kebutuhan kelompok rentan—seperti bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas—tetap terlayani.

“Efisiensi stok pangan sangat penting, agar seluruh pengungsi, termasuk kelompok rentan, terpenuhi kebutuhan nutrisinya,” ucapnya.

Keberadaan pengungsi dalam posko resmi juga memudahkan percepatan evakuasi apabila terjadi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Semeru.

Sementara itu, meskipun aktivitas Semeru menurun, status tanggap darurat masih berlaku hingga 25 November 2025, sejak erupsi pertama pada 19 November 2025.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yuliarto Mugi Widodo

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X