Lebak, Gertak.id - Di tengah diamnya pemerintah selama belasan tahun, warga dari tiga desa di Kabupaten Lebak akhirnya mengambil alih peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Jumat (14/11).
Puluhan warga dari Desa Sukanagara, Sindangwangi, dan Girijagabaya Kecamatan Muncang, turun beramai-ramai memperbaiki jalan penghubung antar-desa yang rusak parah—hanya dengan cangkul, sekop, serta bahan seadanya.
Jalur yang menghubungkan Desa Sindangwangi–Kampung Palendeng, Desa Sukanagara–Kampung Bojong, dan Desa Girijagabaya–Kampung Eunyay serta Kampung Nanggung itu bukan sekadar jalan. Ia adalah nadi kehidupan tiga desa.
Setiap pagi, anak-anak sekolah harus bertaruh keselamatan; para petani menyeret hasil panen melewati kubangan; warga membawa barang dengan hati-hati agar tak terjungkal.
Kondisi jalan yang licin, dan kadang ambles sudah menyebabkan banyak warga jatuh. Kerusakan panjang yang dibiarkan ini membuat jalur vital itu kini lebih mirip lintasan bencana daripada akses desa.
Sumber warga menyebut kerusakan ini telah berlangsung lebih dari satu dekade. Upaya perbaikan tidak bisa dilakukan menggunakan dana desa karena anggaran masing-masing desa sudah terserap untuk kebutuhan infrastruktur prioritas lainnya, sementara jalan penghubung berada di luar cakupan pendanaan desa.
Meski lokasi berada di wilayah administratif Desa Sindangwangi, Desa Sukanagara tetap turun membantu. Kepala Desa Sukanagara, Ebed Jubaedah (Bedah), memimpin langsung gotong royong di wilayahnya. Dari desa lain, unsur pemerintahan desa ikut turun mengerahkan warganya.
"Ini lokasi memang punya kawasan Desa Sindangwangi, tapi saya sebagai Kepala Desa Sukanagara tetap ikut membantu karena warga saya di Kampung Bojong sering melewati jalann ini," ujar Ebed.
"Harapan saya sebagai kepala desa sukanagara dan juga masyarakat sekitar, ingin segera di bangun oleh pihak pemerintah terkait, baik kabupaten, propinsi, kementrian, dan pusat, karena jalan ini sudah belasan tahun rusak parah," tegasnya.
Aksi gotong royong hari ini menjadi tanda bahwa warga sudah sampai pada batas kesabaran. Mereka memperbaiki apa yang seharusnya dibangun oleh pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat. Namun warga menyadari—perbaikan manual ini hanya menunda kerusakan, bukan solusi permanen.
Kini masyarakat tiga desa menunggu keberpihakan pemerintah. Apakah suara mereka akan didengar setelah belasan tahun menunggu? Atau jalan penghubung ini akan terus menjadi saksi bisu ketertinggalan wilayah?
Artikel Terkait
Pembangunan Huntap Korban Banjir Bandang Lebakgedong kembali ditunda, Begini Penjelasan BPBD Lebak
Tiga Desa di Panggarangan diperiksa Inspektorat Lebak, Fokus Transparansi Dana Desa
Sekda Lebak Kosong, 8 Jabatan Eselon II Pemkab Lebak Masih Plt, Open Bidding Belum Jalan