Lebak, Gertak.id – Sementara janji Pemeratan pembangunan terus digaungkan, warga di perbatasan Kecamatan Cibeber dan Panggarangan, Kabupaten Lebak, justru hidup dalam kekuatiran.
Jalan provinsi yang menjadi satu-satunya akses penghubung antar kecamatan kini berubah menjadi jalur rusak parah,amblas hampir terputus akibat longsor.
Setiap hari, warga harus berjibaku melintasi jalan rusak tersebut. Kondisi ini bukan baru kemarin, tapi telah berlangsung lama tanpa sentuhan serius dari Pemerintah.
-
Kerusakan beberapa kilometer itu membuat warga marah dan Geram. Salah seorang warga Cibeber, FZ, menuturkan betapa pentingnya jalan ini bagi kehidupan masyarakat dua kecamatan.
“Jalan ini jadi penghubung utama antar kecamatan dan juga akses penting menuju wilayah Cibeber. Tapi kondisinya sekarang memprihatinkan,” ujarnya kepada wartawan.
FZ menjelaskan, jalan ini merupakan jalur vital yang setiap hari digunakan warga Desa Citorek dan Desa Jatake untuk bekerja, berdagang, dan mengakses layanan dasar. Namun sejak longsor terjadi beberapa waktu lalu tak kunjung ada Perbaikan yang siginifikan.
“Hampir setiap hari warga melintas di sini. Tapi jalan ini rusak berat dan makin parah sejak longsor, tanpa ada perbaikan. Malah diperbaiki secara swadaya oleh Masyarakat dengan alat seadanya” tambahnya.
Seorang pengguna jalan lainnya juga mengaku Kecewa dengan lambannya respons pemerintah.
“Saya sering lewat sini karena keluarga tinggal di wilayah Cibeber. Tapi kondisinya makin parah. Katanya sih udah lama rusak bertahun-tahun,” ujarnya dengan nada geram.
Ia menilai, Pemerintah seolah menutup mata terhadap penderitaan warga. Padahal kerusakan jalan bukan sekadar soal kenyamanan, tapi menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat.
"Kalau akses terganggu, dampaknya ke mana-mana. Orang jualan susah, tranportasi terhambat, ekonomi bisa lumpuh,” tegasnya.
Untuk itu Warga mendesak agar Pemerintah Provinsi Banten turun langsung melihat kondisi di lapangan. Mereka tak ingin perhatian baru datang ketika bencana susulan menelan korban.
"Jangan sampai tunggu ada korban dulu baru diperbaiki,” keluh warga lainnya.
Jalan yang layak bukan kemewahan. Itu hak dasar masyarakat yang dijamin oleh negara—hak untuk menikmati pembangunan secara merata, bukan hanya janji yang lenyap di tengah jalan rusak dan debu longsor.
