Pemalang – Puluhan pedagang kecil yang biasa berjualan di sekitar lingkungan SMKN 1 Pemalang mengaku kecewa dengan kebijakan sekolah yang melarang siswa-siswi membeli jajanan di luar area sekolah.
Instruksi larangan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala SMKN 1 Pemalang, Drs. Susilohadi, S.Pd., dan mendapat dukungan dari jajaran tenaga pendidik. Namun, keputusan itu justru menimbulkan keresahan di kalangan pedagang yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup dari berdagang di sekitar sekolah, termasuk di kawasan depan Taman Patih Sampun.
“Kami sudah puluhan tahun berjualan di sini. Kalau dilarang, bagaimana kami bisa menafkahi keluarga? Keputusan ini jelas sangat berat bagi kami,” ujar salah seorang pedagang, Senin (1/9/2025).
Para pedagang menilai kebijakan tersebut diambil secara sepihak tanpa adanya dialog maupun upaya mencari solusi bersama. Bahkan, saat mereka mendatangi pihak sekolah untuk meminta klarifikasi beberapa hari lalu, Kepala Sekolah tidak hadir langsung dan hanya diwakili oleh Humas SMKN 1 Pemalang.
Ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Sekolah menyampaikan alasannya tidak hadir karena tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Pemalang. Ia kemudian mengundang perwakilan pedagang untuk bertemu pada Rabu (3/9/2025) setelah jam pembelajaran selesai.
Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah tetap bersikukuh mempertahankan larangan siswa membeli jajanan di luar sekolah. Salah satu alasan yang disampaikan adalah persoalan sampah, yang hingga kini masih menjadi masalah di wilayah Kabupaten Pemalang.
Alasan tersebut dianggap tidak mufakat oleh para pedagang. Mereka menilai pihak sekolah semestinya bisa mencari solusi bersama, bukan serta-merta melarang aktivitas berdagang yang sudah menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar.
“Kami hanya ingin ada keadilan. Kalau ada masalah sampah, ayo dibicarakan bersama. Jangan langsung melarang siswa membeli jajanan dari kami,” ungkap seorang pedagang lain dengan nada kecewa.
Para pedagang berharap ada jalan keluar yang lebih bijak agar roda perekonomian mereka tidak lumpuh akibat kebijakan sekolah. Mereka juga meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, untuk turun tangan memfasilitasi dialog antara pihak sekolah dan pedagang.
Keputusan ini masih menuai pro dan kontra. Sementara sekolah beralasan demi ketertiban dan kebersihan lingkungan, para pedagang menilai langkah tersebut mengancam mata pencaharian mereka.
