Potret Ketidakbecusan Pimpinan: Humas PDAM Sampang Blokir WA Wartawan

Photo Author
Kaperwil Sampang, Gertakberita.com
- Kamis, 21 Agustus 2025 | 04:52 WIB

SAMPANG, gertak.id – Upaya wartawan menggali klarifikasi terkait keluhan pelanggan PDAM Sampang justru berujung buntu. Nomor WhatsApp wartawan malah diblokir oleh Makruf, pejabat Hubungan Langganan (Hublang) PDAM Sampang.

Tindakan tak biasa itu kian menambah daftar panjang kekecewaan publik terhadap pelayanan PDAM. Di lapangan, warga masih harus berjibaku dengan air yang kerap mati, bahkan hanya bisa keluar bila menggunakan pompa penyedot. Ironisnya, tarif PDAM justru melonjak tanpa ada sosialisasi resmi.

“Kalau tidak pakai pompa, air tidak keluar sama sekali. Kadang mati berhari-hari, tapi tagihan tetap jalan. Malah sekarang tarif naik,” ungkap Tohiri (39), warga Kelurahan Gunung Sekar, Kamis (21/8/2025).

Pengamat kebijakan publik Agus Sugito menilai langkah memutus komunikasi dengan wartawan memperlihatkan ketidakprofesionalan manajemen. “Ini bukan sekadar air tidak mengalir. Ini soal transparansi. Kalau pejabat publik sampai memblokir wartawan, jelas ada yang disembunyikan,” tegasnya.

Fenomena “air mati tapi tagihan tetap hidup” semakin memicu ketidakpercayaan pelanggan. Nuraini (45), warga Gunung Sekar, menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan. “Air sudah susah, harus pakai pompa, kadang mati total, tapi tetap ditagih penuh. Rasanya pelanggan seperti dipaksa menanggung beban sepihak,” keluhnya.

Kini bukan hanya soal layanan, tapi juga sikap PDAM terhadap kritik publik yang dipertanyakan: tarif naik tanpa dasar hukum yang jelas, komunikasi buruk, hingga pemblokiran saluran informasi terhadap pers.

Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai pemegang saham mayoritas PDAM pun dituntut turun tangan. “Bupati harus tegas. Jangan sampai PDAM dikelola dengan gaya tertutup dan anti-kritik. Masyarakat butuh air bersih, bukan drama komunikasi,” ujar Agus Sugito.

Hingga berita ini diturunkan, PDAM Sampang belum memberikan keterangan resmi terkait dasar hukum kenaikan tarif maupun alasan pemblokiran komunikasi dengan wartawan. Publik kini menunggu, apakah pemerintah daerah akan menegur direksi PDAM atau justru membiarkan pola pelayanan tertutup ini terus berlangsung.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Kaperwil Sampang

Rekomendasi

Terkini

X