SAMPANG, Gertak.id — Pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur kini disorot tajam publik. Program yang digadang-gadang sebagai upaya penguatan ekonomi rakyat itu justru diduga berjalan dalam gelap.
Hingga saat ini, tidak ada penjelasan terbuka mengenai besaran anggaran, maupun siapa pihak yang diuntungkan dari proyek tersebut. Ironisnya, proyek yang dibiayai dari uang rakyat ini nyaris tanpa jejak administratif di ruang publik. Tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi.
Pembangunan, tidak ada rilis resmi pemerintah daerah, dan tidak pernah dibahas secara transparan dalam forum-forum terbuka. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa prinsip akuntabilitas sengaja diabaikan. Moh Nuruddin Pegiat antikorupsi di Sampang menilai pembangunan Koperasi Merah Putih lebih menyerupai proyek fisik biasa ketimbang program pemberdayaan ekonomi.
“Koperasi itu semestinya dibangun dengan partisipasi anggota dan masyarakat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, publik hanya disuguhi bangunan tanpa tahu asal-usul anggarannya,” ungkapnya.
Lebih jauh, minimnya transparansi memunculkan kecurigaan bahwa koperasi hanya dijadikan kendaraan proyek untuk menghabiskan anggaran. Nama “koperasi rakyat” dinilai sekadar label populis, sementara praktik di lapangan jauh dari semangat demokrasi ekonomi.
Menurutnya situasi ini juga memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Inspektorat terkesan pasif, sementara DPRD Sampang belum menunjukkan sikap tegas untuk meminta penjelasan eksekutif. Padahal, pengawasan anggaran merupakan mandat utama lembaga legislatif. “Kalau DPRD diam dan eksekutif menutup-nutupi, maka publik berhak menduga ada permainan anggaran. Uang rakyat tidak boleh dikelola seperti uang pribadi,” tegas aktivis tersebut.
Upaya konfirmasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait hingga kini tidak mendapatkan jawaban substansial. Sikap bungkam pemerintah daerah justru memperkuat persepsi bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari publik.
Masyarakat sipil mendesak agar seluruh dokumen perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan Koperasi Merah Putih segera dibuka ke publik. Jika tidak, proyek ini berpotensi menjadi contoh nyata bagaimana jargon pemberdayaan rakyat dijadikan kedok praktik pengelolaan anggaran yang tidak sehat.
Tanpa transparansi dan pengawasan ketat, Koperasi Merah Putih di Sampang dikhawatirkan hanya akan menjadi monumen beton yang berdiri di atas kaburnya pertanggungjawaban keuangan.
