SURABAYA, Gertak.id – Seluruh kepala daerah di Jawa Timur mendapat panggilan mengikuti rapat koordinasi penting di Gedung Negara Grahadi, Selasa (04/08/2026). Agenda tersebut bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan penguatan integritas dan pencegahan korupsi yang menghadirkan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi turut menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.7/2613/OTDA tertanggal 31 Juli 2026 tentang fasilitasi pelaksanaan penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain kepala daerah, rapat juga dihadiri Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Dinas PUPR dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa integritas merupakan kunci utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia mengajak seluruh kepala daerah memperkuat komitmen untuk mencegah korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang baik, pengawasan yang efektif, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rapat koordinasi berlangsung sepanjang hari dengan menghadirkan sejumlah pejabat nasional sebagai narasumber, di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Dr. Ely Kusumastuti, Deputi Bidang PPKD BPKP Dr. Setya Nugraha, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Materi yang dibahas meliputi penguatan budaya integritas, strategi pencegahan korupsi berbasis pemetaan risiko, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengatakan kehadiran Pemerintah Kabupaten Sampang dalam rakor tersebut merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Pemkab Sampang siap melaksanakan arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat integritas aparatur, meningkatkan sistem pengawasan, serta mewujudkan pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel demi pelayanan publik yang semakin baik," ujar orang hebat nomor satu di kabupaten Sampang Aba Idi akrab disapa.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan keynote speech Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, dan Ketua KPK mengenai kepemimpinan kepala daerah yang berintegritas, penguatan pengendalian intern, serta pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah.
