Lebak, Gertak.id - Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2025 di SMPN 3 Cibeber menjadi perhatian publik, Rabu, (18/2/26).
Sorotan mengemuka setelah papan informasi anggaran diduga belum terpasang di lingkungan sekolah serta munculnya perbedaan persentase alokasi honor pada pencairan Tahap I berdasarkan data terbuka.
Berdasarkan penelusuran awak media pada laman Jaga.id, SMPN 3 Cibeber tercatat menerima Dana BOS tahun 2025 sebesar Rp193.600.000 pada Tahap I dan jumlah yang sama pada Tahap II, dengan total 352 siswa.
Pada Tahap I, pembayaran honor tercatat sebesar Rp81.000.000 atau 41,8 persen dari total dana tahap tersebut. Sementara pada Tahap II, alokasi honor tercatat Rp38.700.000 atau 19,98 persen.
Secara kumulatif dua tahap pencairan, total pembayaran honor mencapai Rp119.700.000 dari total Rp387.200.000 atau sekitar 30,9 persen.
Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, Tahap I tercatat 16,6 persen dan Tahap II sebesar 14,68 persen. Adapun pengembangan perpustakaan pada Tahap II berada di kisaran 20 persen.
Perbedaan persentase alokasi honor pada Tahap I menjadi perhatian karena dalam keterangan sebelumnya, kepala sekolah menyebut alokasi Dana BOS mengikuti ketentuan umum.
“Alokasi dana BOS itu maksimal 20 persen untuk pemeliharaan, 20 persen honor, 20 persen belanja buku, dan sisanya untuk belanja modal serta habis pakai,” ujarnya.
Namun demikian, pihak sekolah menegaskan bahwa pengelolaan anggaran telah mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.
Saat dikonfirmasi, Kepala SMPN 3 Cibeber menyampaikan, “Waalaikumsalam. Selama ini kami telah berupaya menggunakan Dana BOS sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen keterbukaan kepada publik. “Terkait transparansi, kami sangat siap apabila penggunaan anggaran BOS dipublikasikan melalui papan informasi sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, papan informasi tersebut saat ini masih dalam proses pengadaan. “Untuk papan informasi, saat ini baru saja dipesankan ke Toko Sukma.”
Selain itu, ia menyampaikan bahwa penggunaan dana telah dipaparkan dalam forum internal sekolah. “Benar, Pak. Dalam setiap rapat, saya juga selalu memaparkan dan menjelaskan terkait penggunaan dana tersebut.”
Di sisi lain, aktivis pemerhati pendidikan di Lebak, ME, mendorong adanya audit dan penjelasan rinci agar publik memperoleh pemahaman utuh terkait komposisi dan transparansi anggaran.