Kesepakatan tersebut mencakup berbagai sektor strategis, di antaranya energi bersih, industri petrokimia, serta layanan bahan bakar penerbangan.
"Kedua pihak menyambut baik penandatanganan sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman selama kunjungan ini antara lembaga-lembaga sektor swasta, yang nilainya mencapai sekitar 27 miliar USD di sejumlah bidang," demikian bunyi pernyataan bersama Indonesia-Arab Saudi.
"Termasuk energi bersih, industri petrokimia, dan layanan bahan bakar penerbangan, yang mencerminkan aspirasi kedua pihak menuju kemitraan ekonomi yang maju," lanjut pernyataan tersebut.
Memasuki 2026, capaian diplomasi ekonomi kembali diperoleh saat Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Washington DC, Amerika Serikat, pada 18 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha Indonesia dan AS dengan nilai mencapai 38,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp685,6 triliun.
Sekretariat Kabinet menyebut kerja sama tersebut menjadi bentuk konkret kolaborasi sektor pemerintah dan swasta kedua negara dalam berbagai bidang, mulai dari pertambangan dan hilirisasi, energi, agribisnis, tekstil dan garmen, hingga manufaktur furnitur serta pengembangan teknologi.
Berikutnya, lawatan Presiden ke Jepang pada 20 Maret 2026 juga menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis dengan total nilai mencapai 23,63 miliar dolar AS atau sekitar Rp401,71 triliun.
Tak lama setelah itu, Presiden melanjutkan kunjungan ke Korea Selatan pada 1 April 2026. Dalam agenda tersebut, sejumlah nota kesepahaman antara pelaku usaha Indonesia dan Korea Selatan berhasil diteken dengan nilai investasi mencapai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp182 triliun.
Sementara itu, capaian terbaru diperoleh dari kunjungan Presiden ke Prancis pada 28 Mei 2026. Dalam forum France-Indonesia High Level Business Council, Indonesia dan Prancis memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis, termasuk ekonomi, investasi, perdagangan, dan pertahanan.
Dari forum tersebut, tercapai empat kesepakatan komersial baru dengan nilai sekitar 3,5 miliar dolar AS atau setara Rp61,25 triliun.
"Berdasarkan keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, momentum peluncuran dewan bisnis tersebut menghasilkan empat kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar USD atau Rp61,25 triliun."
"(Kesepakatan itu) difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan," demikian keterangan resmi Bakom RI.
Rangkaian capaian tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menilai bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo tidak hanya berorientasi pada diplomasi politik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menarik investasi, memperluas kerja sama ekonomi, serta membuka peluang baru bagi pertumbuhan nasional melalui kemitraan strategis dengan berbagai negara.