Jakarta, Gertak.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap hingga Indonesia mencapai swasembada energi nasional.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo usai pelantikan keanggotaan Dewan Energi Nasional yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1). Menurut Bahlil, pelantikan tersebut menjadi titik awal penataan kebijakan energi nasional dengan menempatkan sektor energi sebagai prioritas pembangunan.
“Salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan pada akhirnya swasembada energi. Salah satu instrumen negara untuk mewujudkan itu adalah melalui arah kebijakan dan roadmap yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional,” ujar Bahlil.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menetapkan empat fokus utama kebijakan energi nasional. Pertama, menjaga kedaulatan energi tanpa intervensi pihak mana pun. Kedua, memperkuat ketahanan energi nasional, terutama dengan meningkatkan cadangan BBM yang saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar 21 hari.
“Ketahanan energi kita hari ini sekitar 21 hari. Ini akan kita tingkatkan menjadi tiga bulan, dan itu pasti kita akan membangun storage,” jelasnya.
Arahan ketiga adalah mendorong kemandirian energi melalui pengurangan ketergantungan impor BBM. Saat ini, Indonesia masih mengimpor lebih dari 30 juta kiloliter BBM per tahun, baik untuk jenis solar maupun bensin. Sementara itu, arahan keempat adalah menjadikan swasembada energi sebagai tujuan akhir pembangunan sektor energi nasional.
“Hari ini kita masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta kiloliter. Ini akan kita lakukan secara bertahap, dan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada,” tegas Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa roadmap kebijakan energi nasional telah rampung dan kini memasuki tahap implementasi. Tahapan tersebut mencakup kerja sama dengan sejumlah negara serta penguatan organisasi pendukung di sektor energi.
Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi pendukung dalam bentuk Peraturan Presiden guna mempercepat pelaksanaan kebijakan energi nasional tersebut.
“Roadmap-nya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahapan implementasi, termasuk kerja sama dengan negara lain dan penguatan organisasinya. Perpres-nya sedang dalam proses,” pungkasnya.