Jakarta, Gertak.id - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025 Indonesia telah mengikuti sepuluh pencalonan strategis di berbagai organisasi internasional. Seluruh pencalonan tersebut berhasil dimenangkan sebagai bagian dari diplomasi ketahanan untuk menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika global yang kian tidak menentu.
"Seluruhnya berhasil kita menangkan. Ini bukan sekadar angka, tetapi soal pengaruh dan dampak, sekaligus wujud kepercayaan kita terhadap prinsip-prinsip multilateralisme itu sendiri,” kata Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Sugiono menjelaskan, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai pencalonan internasional mencerminkan konsistensi politik luar negeri bebas dan aktif. Pendekatan tersebut, menurutnya, tetap berpijak pada amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sekaligus berkontribusi pada terciptanya ketertiban dunia.
Pencalonan Indonesia mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari perdamaian dan keamanan, hukum internasional, hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, hingga kesehatan dan pendidikan. Seluruh sektor tersebut dinilai memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
“Mulai tahun 2026, Indonesia akan memegang berbagai peran kepemimpinan penting. Indonesia, melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, menjadi satu dari tiga negara anggota Dewan Auditor PBB periode 2026–2032,” ujarnya.
Selain itu, Indonesia juga resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Menurut Sugiono, mandat tersebut harus dijalankan secara imparsial, transparan, dan konstruktif.
Di berbagai forum teknis internasional lainnya, Indonesia terus memastikan kepentingan nasional tetap diperhitungkan. Mulai dari penetapan standar keselamatan pelayaran di International Maritime Organization (IMO) hingga penguatan konektivitas pos dunia melalui Universal Postal Union (UPU) yang berdampak langsung pada pengembangan UMKM dan e-commerce Nasional.
Sugiono turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Luar Negeri yang aktif mengawal diplomasi Indonesia di panggung multilateral.
“Dan saya mengucapkan terima kasih saya khususnya kepada Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Natsir yang telah menggawangi, membina, dan membimbing upaya-upaya diplomasi Indonesia di panggung multilateral. Rule setting adalah bukti bahwa multilateralisme dapat bekerja dan berdampak langsung bagi kehidupan kita,” tutup Sugiono.
Dalam beberapa tahun terakhir, tatanan global menghadapi tekanan yang meningkat akibat rivalitas geopolitik, konflik bersenjata, melemahnya tata kelola multilateral, serta penggunaan instrumen ekonomi dan teknologi sebagai alat tekanan politik. Kondisi tersebut mendorong banyak negara bersikap lebih protektif dan berorientasi pada kepentingan nasional sempit.
Di tengah situasi tersebut, Indonesia menilai multilateralisme tetap relevan dan diperlukan untuk memastikan aturan bersama tetap berjalan, menjaga stabilitas internasional, serta melindungi kepentingan negara berkembang.
Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai pencalonan organisasi internasional diposisikan sebagai strategi untuk ikut membentuk aturan global, bukan sekadar mengikuti keputusan yang ditetapkan pihak lain.