Jakarta, Gertak.id - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan strategi untuk menyelaraskan kebutuhan sektor tenaga kerja dengan arah pendidikan nasional.
Langkah ini merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui penguatan sektor pendidikan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan pemerintah berupaya memastikan keseimbangan antara sisi penyedia (supply side) di dunia pendidikan dan sisi permintaan (demand side) di sektor tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri.
“Bagaimana kita me-matching-kan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja, baik itu tenaga kerja di dalam negeri maupun tenaga kerja di luar negeri,” ujar Pratikno usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11).
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat pendidikan vokasi agar lulusan sekolah maupun universitas mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
Selain kemampuan teknis, kata Pratikno, pemerintah juga menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing dan pemahaman lintas budaya bagi calon tenaga kerja.
“Ini dilakukan secara sinergis, melibatkan banyak kementerian, karena kita berbicara bukan hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga dari sisi kebutuhan tenaga kerja. Penugasan utama ini bagian dari upaya pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan bahwa pendidikan menjadi strategi utama pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.
Menurutnya, pemerintah akan memperluas pelatihan vokasi untuk mendorong lulusan SMA dan SMK agar lebih cepat terserap di pasar kerja.
“Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri milik pemerintah maupun lembaga pelatihan swasta agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ujar Cak Imin.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga memerintahkan revitalisasi sekolah vokasi serta mengarahkan kurikulum nasional agar berorientasi pada persiapan dunia kerja.
Selain itu, Presiden memberi keleluasaan penggunaan anggaran untuk meningkatkan kapasitas pendidikan vokasi dan pendidikan formal.
“Perintah Presiden untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, di mana kurikulum pendidikan dan juga pengelolaan pendidikan berorientasi kepada persiapan menghadapi serapan lapangan kerja dan dunia kerja,” kata Cak Imin.
“Termasuk, Pak Presiden minta supaya selain bahasa Indonesia, bahasa asing seperti Inggris dan Arab menjadi salah satu kewajiban bagi sekolah-sekolah untuk diterapkan,” pungkasnya