Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan bahwa transportasi publik harus dinilai dari manfaat sosial, bukan sekadar hitung-hitungan keuntungan finansial.
“Semua transportasi publik di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi. Hitung manfaatnya, ini untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation,” jelasnya.
Pandangan serupa sebelumnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menilai proyek Whoosh sebagai layanan publik yang diukur dari manfaat sosial, bukan laba.
“Transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tapi dari keuntungan sosial,” ujar Jokowi di Mangkubumen, Solo, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2025.
“Social return of investment misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas masyarakat lebih baik, polusi berkurang, waktu tempuh lebih cepat,” tambahnya.
Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menjelaskan, proyek Whoosh awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan nilai 6,2 miliar dolar AS, sedangkan China menawarkan 5,5 miliar dolar AS. Nilai proyek kemudian meningkat menjadi 6,07 miliar dolar AS, dengan selisih sekitar 570 juta dolar AS.
Kerja sama Indonesia akhirnya dilanjutkan dengan China senilai 6,07 miliar dolar AS, namun terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS, sehingga total menjadi 7,27 miliar dolar AS.
Dari total biaya tersebut, 75 persen berasal dari pinjaman China Development Bank dan 25 persen merupakan setoran modal pemegang saham, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. sebesar 40 persen.
Saat ini, Pemerintah melalui Danantara masih membahas restrukturisasi pembayaran utang kepada pihak China, dengan opsi perpanjangan tenor dari 40 tahun menjadi 60 tahun.