Dugaan Ketimpangan Anggaran Kopdes Merah Putih, Kontraktor Klaim Hanya Terima Rp 800 Juta

GERTAK.ID, JAKARTA - Dugaan ketimpangan dalam proyek pembangunan fisik Gedung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mencuat ke publik. Ekonom sekaligus Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, mengungkap adanya informasi bahwa kontraktor di lapangan hanya menerima sekitar Rp 800 juta dari total anggaran Rp 1,6 miliar per unit.

Pernyataan tersebut disampaikan Gede Sandra saat diwawancarai jurnalis senior Margi Syarif dalam tayangan podcast di kanal YouTube @forumkeadilantv, yang kemudian dikutip pada Minggu (3/5).

Menurut Gede, informasi itu berasal dari pengakuan sejumlah kontraktor Koperasi Merah Putih di wilayah Jawa Barat. Ia menilai selisih anggaran yang cukup besar tersebut menimbulkan pertanyaan serius, terutama terkait alokasi dana yang tidak digunakan untuk pembangunan fisik.

“Jadi itu kan nilai proyek pembangunan fisik, sebenarnya di angka Rp 1,6 miliar anggarannya. Kenapa mereka curhat itu? Jadi mereka ternyata cuma ngerjainnya, dapatnya tuh sekitar 800 juta. Sekitar 50% hanya digunakan untuk pembangunan fisik, 50% yang sebenarnya yang mereka kerjakan. Kemana sisanya? Nah itu pertanyaannya,” ujar Gede Sandra.

Lebih lanjut, Gede menjelaskan bahwa informasi yang diterimanya masih bersifat awal karena berasal dari laporan tidak langsung. Meski demikian, ia menilai indikasi tersebut cukup serius dan perlu ditindaklanjuti melalui investigasi mendalam.

Ia juga memproyeksikan potensi kerugian yang signifikan apabila pola tersebut terjadi secara luas. Dengan target pembangunan mencapai 80.000 unit Kopdes Merah Putih, dugaan selisih Rp 800 juta per unit dapat menimbulkan angka hingga Rp 64 triliun.

“Bila dikali-kalikan aja, jadi Rp 800 juta yang tadi bilang bocor. Kita bilang istilahnya bocor. Diduga bocor. Ditilep. Diduga ditilep. Dikalikan dengan 80.000 unit, itu nilainya nggak main-main Bang, Rp 64 triliun," jelasnya.

Namun demikian, Gede menegaskan bahwa angka tersebut masih berupa proyeksi dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Ia menyebut laporan yang diterimanya sejauh ini masih berupa curhatan melalui sambungan telepon.

"Karena yang laporan dari saya, cuma via telepon, dan laporannya seperti ini. Kita dengar seperti itu. Lho, ini programnya pemerintah Prabowo salah satu yang andalan, selain MBG. Kopdes ini, kenapa justru ada suara-suara sumbang seperti ini," bebernya.

Selain aspek anggaran, Gede juga menyoroti potensi dampak terhadap kualitas pembangunan. Ia menyebut keterbatasan dana yang diterima kontraktor berisiko memengaruhi mutu pekerjaan, termasuk penggunaan material yang disesuaikan dengan kemampuan biaya.

Di sisi lain, ia mengungkap adanya perbandingan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang dinilai masih memungkinkan pembangunan dilakukan dengan anggaran sekitar Rp 700 juta. Dengan demikian, menurutnya, nilai Rp 800 juta masih menyisakan margin tertentu.

"Jadi, kalau ada teman kontraktor yang ngasih perbandingan RAB-nya itu sebenarnya Rp 700 juta udah cukup. Jadi, kalaupun mereka dapat Rp 800 juta, sebenarnya masih ada margin Rp 100 juta," tuturnya.

Lebih jauh, Gede menyinggung kemungkinan adanya rantai distribusi anggaran yang panjang sebelum dana diterima kontraktor. Ia menilai perlu ditelusuri apakah penyaluran anggaran dilakukan secara langsung atau melalui pihak tertentu, termasuk keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN) pelaksana seperti Agrinas.

Di tengah mencuatnya informasi tersebut, sejumlah masyarakat turut menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara awak media, warga berharap pengelolaan anggaran Kopdes Merah Putih dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan di publik.