Gertak.id - Nabire - Papua Tengah – Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Nancy Natalia Raweyai, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan langkah penting dan strategis bagi pembangunan manusia di Papua Tengah. Hal itu disampaikan dalam Konsultasi Publik Ranperda yang digelar di Nabire pada Selasa, 18 November 2025.
Dalam acara tersebut, Nancy sebagai inisiator utama Ranperda menekankan bahwa Papua Tengah membutuhkan dasar hukum yang kuat dan jelas untuk mencegah kekerasan, memberi perlindungan menyeluruh bagi korban, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan sosial dan budaya.
“Ranperda ini harus memastikan perlindungan yang konkret dan sesuai dengan realitas masyarakat Papua Tengah. Peraturan yang dihasilkan tidak boleh hanya bersifat teknis, tetapi juga selaras dengan konteks sosial dan budaya lokal,” tegas Nancy.
Nancy menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan konsultasi publik, DPR Papua Tengah telah menggelar rapat internal untuk membahas substansi awal Ranperda. Hasil rapat itu menjadi acuan dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta rancangan regulasi yang kini sedang digodok.
Ia juga menyoroti sejumlah nilai adat yang selama ini menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Menurutnya, perubahan harus dilakukan tanpa menghilangkan adat yang baik.
“Perempuan masih sering dianggap kelas dua. Padahal, mereka adalah penjaga budaya dan generasi. Ranperda ini hadir bukan untuk menghapus adat, tetapi memperbaiki praktik yang merugikan perempuan melalui pendidikan dan pendekatan protektif,” ujarnya.
Sebelum konsultasi publik, pada 3 November 2025 Nancy telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) daring. Acara tersebut dibuka oleh Wamen KPPA, Veronica Tan, dengan menghadirkan berbagai pihak yang bergerak pada isu perempuan dan anak, termasuk Eva Sundari, BRIN, serta sejumlah lembaga kemitraan lainnya. Dalam sambutannya, Veronica menegaskan pentingnya peningkatan kualitas SDM dan penguatan peran perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam RPJMN.
Pada sesi dialog, peserta konsultasi publik memberikan masukan terkait penguatan layanan pengaduan, pendampingan korban, peningkatan literasi hukum, peran desa dalam pencegahan kekerasan, hingga pentingnya melibatkan tokoh adat dan agama dalam implementasi Perda.
DPR Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan implementasi Ranperda berjalan efektif melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Acara diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta sebagai simbol komitmen kolektif mewujudkan Papua Tengah yang aman dan protektif bagi perempuan dan anak.
Tahap selanjutnya setelah konsultasi publik adalah harmonisasi bersama Kemenkum Papua sebelum masuk ke Paripurna Tingkat II, kemudian dilanjutkan dengan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Produk Hukum Daerah.
Nancy Natalia Raweyai
Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah
