Puan Maharani Minta Pejabat Daerah Introspeksi Usai OTT Gubernur Riau

Jakarta, Gertak.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada Senin, 3 November 2025.

Puan berharap peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pejabat daerah agar lebih berhati-hati dan berintegritas dalam menjalankan amanah jabatan.

Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 4 November 2025, Puan menegaskan pentingnya sikap introspeksi dan mawas diri di kalangan pejabat pemerintahan, khususnya di tingkat daerah.

“Ya, harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu. Jadi, seluruh eksekutif, kepala daerah, dan siapa pun, untuk lebih bisa mawas diri,” ujar Puan di hadapan awak media.

Puan juga menekankan bahwa DPR menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.

“Terkait dengan OTT, ya kita hormati proses hukumnya,” kata Puan menambahkan.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Provinsi Riau pada Senin, 3 November 2025. Dalam operasi itu, lembaga antirasuah mengamankan 10 orang, termasuk penyelenggara negara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa salah satu yang diamankan merupakan pejabat penyelenggara pemerintah. Ia menyebut, langkah itu diambil setelah tim KPK memperoleh cukup bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi.

“Benar ada kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK di wilayah Provinsi Riau,” ujar Budi kepada wartawan.

Menurutnya, hingga kini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan. Rincian perkara serta barang bukti yang disita akan diumumkan setelah pemeriksaan awal selesai.

“Tim masih di lapangan dan terus berprogres. Jadi nanti kami akan terus memperbarui informasinya,” kata Budi Prasetyo dalam keterangan terpisah.