Pemerintah Percepat Tanggap Darurat Banjir-Longsor di Sumatera: Operasi Modifikasi Cuaca hingga Pengiriman 4 Pesawat Logistik

Sumatera — Pemerintah pusat mengambil langkah cepat dan masif dalam menanggapi bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah bantuan logistik berskala besar serta pengerahan pesawat angkut telah diberangkatkan sejak Jumat, 28 November 2025, sebagai bagian dari upaya tanggap darurat.

Selain pemulihan kondisi lapangan, pemerintah juga meluncurkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi risiko hujan ekstrem yang dapat memperparah bencana. Strategi ini dilakukan guna mengalihkan potensi curah hujan dari daratan ke lautan, sehingga menekan kemungkinan banjir susulan.

Pengiriman Bantuan Logistik dan Peralatan Darurat

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden RI memerintahkan percepatan mobilisasi sarana pendukung sejak Kamis malam. “Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini empat pesawat: tiga pesawat Hercules, kemudian satu pesawat A400,” ujar Teddy.

Pesawat-pesawat tersebut membawa berbagai kebutuhan mendesak, mulai dari tenda sebanyak 150 unit, 64 perahu karet, hingga genset untuk listrik darurat. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengirimkan 100 perangkat komunikasi agar sinyal di daerah terdampak dapat segera dipulihkan, mendukung koordinasi tim penanggulangan bencana di lapangan.

Operasi Modifikasi Cuaca Dijalankan

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa OMC telah diterapkan untuk menurunkan curah hujan di daratan. “Kita juga melakukan operasi modifikasi cuaca, sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan sehingga nanti curah hujan kita bawa ke lautan,” kata Pratikno dari Lanud Halim Perdanakusuma.

Pratikno menambahkan, pemerintah tetap siaga penuh mengingat aktivitas siklon tropis di kawasan sekitar. Salah satunya, Siklon Koko yang berada di utara, terus dipantau agar tidak masuk ke wilayah daratan dan menambah risiko bencana.

Koordinasi Lintas Lembaga Diperkuat

Penanganan bencana ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk TNI, BNPB, Basarnas, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, serta pemerintah daerah setempat. Presiden memberikan mandat agar seluruh jajaran bergerak cepat tanpa menunggu instruksi tambahan, mengingat kondisi lapangan yang dinamis.

Dengan kombinasi pengerahan logistik, pemulihan komunikasi darurat, serta operasi modifikasi cuaca, pemerintah berharap fase tanggap darurat dapat berlangsung efektif. Tim gabungan di lapangan masih fokus menghadapi tantangan seperti akses jalan yang terputus, pemadaman listrik, dan kesulitan penyaluran logistik ke lokasi-lokasi terdampak.

“Prioritas utama saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat, mempercepat evakuasi, dan mendistribusikan bantuan ke seluruh korban terdampak,” tutup Teddy Indra Wijaya.