JAKARTA, Gertak.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sekitar 900 hingga hampir 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang akan dibuka secara bertahap.
Penambahan dapur MBG tersebut diprioritaskan untuk memperluas jangkauan program, termasuk ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah yang masih memiliki angka stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sejumlah dapur untuk wilayah prioritas sudah mulai dibuka. Selanjutnya, penambahan SPPG akan diarahkan ke sejumlah wilayah di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
“Termasuk juga dapur-dapur baru kan sudah saya buka di 3T, stunting yang tinggi sudah saya buka. Minggu ini saya berencana buka ada sekitar 900 hampir 1.000 di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali,” kata Sudaryono dalam keterangannya kepada awak media, Senin (5/10/2026).
Selain membuka dapur baru, BGN juga melakukan penataan terhadap SPPG yang telah beroperasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran MBG berjalan lebih tepat sasaran.
Berdasarkan data BGN, sebanyak 27.022 dapur telah beroperasi. Namun, sekitar 1.100 SPPG masih belum memperoleh Surat Penetapan Penerima Manfaat (SPS), sehingga belum dapat menjalankan pelayanan MBG.
Di sisi lain, sekitar 500 dapur berstatus suspend. Penyebabnya beragam, di antaranya persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kasus keracunan makanan, serta kebutuhan pembenahan lainnya.
BGN juga mengevaluasi dapur yang melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat. Data penerima program turut diperbarui dengan mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar penerima manfaat dapat ditelusuri dengan lebih jelas.
Untuk meningkatkan kualitas penyajian makanan, BGN juga menguji pola prasmanan di lebih dari 60 SPPG.
Melalui pola tersebut, makanan dapat disajikan langsung di kelas sehingga diharapkan tetap dalam kondisi lebih hangat dan segar saat diterima penerima manfaat.
Uji coba sistem prasmanan dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Papua.
BGN masih melakukan evaluasi terhadap hasil uji coba tersebut sebelum pola penyajian prasmanan diterapkan secara lebih luas.