JAKARTA, Gertak.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan kehadirannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rusia-ASEAN yang dijadwalkan berlangsung di Kazan, Rusia. Keputusan tersebut diambil karena Presiden memilih memprioritaskan penyelesaian sejumlah agenda strategis di dalam negeri.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa keputusan itu merupakan hasil pertimbangan matang Presiden terhadap berbagai pekerjaan nasional yang saat ini membutuhkan perhatian langsung.
“Beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena masih banyak hal yang ingin difokuskan untuk diselesaikan di dalam negeri,” ujar Prasetyo Hadi di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).
Meski tidak menghadiri forum internasional tersebut, pemerintah memastikan hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia tetap berjalan baik. Berbagai komunikasi tingkat tinggi dan tindak lanjut kerja sama yang telah dibangun sebelumnya terus berlanjut melalui jalur diplomatik maupun teknis.
Prasetyo menegaskan, Presiden Prabowo sebelumnya telah melakukan sejumlah pertemuan penting dengan para pemimpin negara ASEAN serta menjalin komunikasi intensif dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
“Banyak hal telah didiskusikan, termasuk hubungan bilateral dengan negara sahabat, terutama Rusia. Presiden juga telah bertemu Presiden Putin dan membicarakan berbagai kerja sama strategis,” jelasnya.
Menurutnya, sejumlah komitmen kerja sama yang telah disepakati kedua negara saat ini terus ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait sesuai mekanisme yang berlaku.
Di tengah padatnya agenda nasional, Presiden Prabowo tetap menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Salah satunya menerima laporan pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Komisi VIII DPR RI, Tim Pengawas Haji, serta Kementerian Haji.
“Beliau memenuhi permohonan Komisi VIII, Tim Pengawas Haji, dan Kementerian Haji untuk menerima laporan pelaksanaan haji tahun 2026,” pungkas Prasetyo.
Keputusan Presiden untuk tetap berada di dalam negeri menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan berbagai program prioritas nasional berjalan optimal, sekaligus menjaga keberlanjutan kerja sama internasional yang telah terbangun.