JAKARTA – Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Utara.
Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kamis (16/4/2026).
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hery langsung diamankan dan dibawa menuju mobil tahanan oleh penyidik.
Dalam proses tersebut, Hery tampak tidak memberikan pernyataan kepada awak media.
Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup.
“Penyidik telah menetapkan saudara HS sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup,” ujarnya dalam konferensi pers.
Menurut penyidik, Hery diduga terlibat dalam pengaturan penerbitan surat rekomendasi terhadap perusahaan tambang nikel.
Dugaan tersebut berkaitan dengan praktik korupsi dalam tata kelola sektor pertambangan di wilayah Sulawesi Utara.
Namun demikian, pihak Kejaksaan Agung belum merinci lebih lanjut mengenai kronologi lengkap perkara maupun nilai kerugian negara dalam kasus tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat posisi Hery sebagai Ketua Ombudsman RI, lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik.
Hery diketahui baru saja dilantik sebagai Ketua Ombudsman untuk periode 2026–2031.
Pelantikan tersebut dilakukan oleh Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat (10/4/2026), atau kurang dari sepekan sebelum penetapan tersangka.
Penanganan perkara ini menambah daftar kasus dugaan korupsi di sektor pertambangan yang tengah menjadi fokus aparat penegak hukum.
Sejumlah pihak mendorong agar proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel.