Gertak.id– Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 8 Desember 2025, ia menegaskan bahwa dirinya tak segan mengambil langkah ekstrem: merumahkan seluruh pegawai Bea Cukai bila tidak ada perbaikan signifikan dalam satu tahun ke depan.
Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan publik yang terus mengarah terhadap kinerja Bea Cukai, terutama terkait praktik penyimpangan di lapangan, mulai dari proses clearance barang hingga potensi permainan pos tarif atau HS code. Menurut Purbaya, masalah-masalah tersebut sudah berlangsung lama dan tidak dapat lagi diselesaikan dengan pendekatan biasa.
Ancaman Merumahkan Pegawai: ‘Kalau Tidak Berubah, Semua Bisa Pulang’
Di hadapan anggota dewan, Purbaya menceritakan bahwa peringatan tersebut sudah disampaikan langsung kepada pimpinan Bea Cukai. Ia menekankan, pemerintah membutuhkan perubahan nyata, bukan sekadar janji pembenahan administratif.
“Karena kan ke Bea Cukai sudah clear, saya bilang ke mereka kalau Anda nggak bisa perbaiki dalam waktu setahun dari kemarin, ada kemungkinan besar Bea Cukai dirumahkan seluruh pegawainya,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, kebijakan “dirumahkan” yang dimaksud bukanlah cuti sementara, melainkan pemberhentian hingga masa pensiun tanpa menerima gaji. Tujuannya, agar jajaran internal benar-benar serius membenahi perilaku, prosedur, dan integritas lembaga.
“Jadi mungkin dirumahin aja sampai pensiun, nggak dibayar. Dengan semangat seperti itu saya pikir orang kita cukup pintar untuk digebuk sedikit, apalagi digebuk banyak,” tegas mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Pernyataan keras tersebut mencerminkan kekecewaan pemerintah atas berbagai kasus yang terus mencuat meski reformasi internal sudah digulirkan bertahun-tahun.
Sentralisasi Sistem: Semua Keputusan Ditarik ke Jakarta
Selain ancaman internal, Purbaya juga mengungkap rencana reformasi sistemik. Pemerintah tengah mempersiapkan model sentralisasi keputusan yang akan memindahkan hampir seluruh kewenangan Bea Cukai daerah ke pusat, tepatnya di Jakarta.
“Nanti semuanya akan ditarik ke Jakarta, di mana yang memutuskan hanya Jakarta, sehingga daerah enggak bisa main-main lagi. Itu sistemnya sedang kita kembangkan, mungkin Maret tahun depan sudah berjalan dengan penuh,” jelasnya.
Melalui sistem baru ini, pemerintah berharap mengurangi celah permainan di lapangan yang kerap terjadi akibat perbedaan keputusan antarwilayah. Sentralisasi dianggap sebagai metode efektif untuk mengawasi setiap proses importasi secara real time, sekaligus meminimalkan praktik penyelundupan dan manipulasi data.
Minimalkan Celah Permainan HS Code dan Penyelundupan
Purbaya menegaskan bahwa pembenahan menyeluruh adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan kredibilitas lembaga. Ia menyebut manipulasi HS code—praktek mengubah pos tarif untuk menurunkan bea masuk atau menghindari pemeriksaan—sebagai salah satu masalah terbesar yang harus diberantas melalui sistem baru tersebut.
“Jadi harusnya ke depan penyelundupan, permainan HS code akan berkurang secara signifikan. Kalau nol sih nggak mungkin karena kita nggak hidup di dunia ideal, tapi akan berkurang signifikan,” katanya.
Meski mengakui penyimpangan tidak akan hilang sepenuhnya, Purbaya menilai bahwa pengawasan terpusat mampu membuat angka pelanggaran turun jauh dibanding kondisi saat ini.
Tuntutan Publik dan Tekad Pemerintah
Sikap tegas Purbaya mencerminkan tekanan publik yang semakin besar terhadap integritas lembaga Bea dan Cukai. Kritik terhadap tarif tidak transparan, prosedur berbelit, hingga dugaan pungli di sejumlah kawasan pabean telah menjadi sorotan berkala dalam beberapa tahun terakhir.