Gertak.id – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, menegaskan bahwa KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sudah resmi diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PBNU.
Gus Yahya kehilangan posisinya sejak Rabu, 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, mengikuti hasil rapat pada 20 November 2025. Dengan demikian, seluruh kewenangan dan hak penggunaan atribut Ketua Umum PBNU tak lagi melekat pada dirinya.
Saat ini, kepemimpinan PBNU berada sepenuhnya di bawah kewenangan Rais Aam. Keputusan tersebut diambil setelah pertemuan dengan 36 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), yang disebut memahami dan mendukung langkah Rapat Harian Syuriyah PBNU.
\PBNU Bentuk Tim Pencari Fakta
KH Miftachul Akhyar mengungkapkan bahwa PBNU akan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menelusuri berbagai kabar yang berkembang di publik, baik di media arus utama maupun media sosial.
“Setelah mencermati dinamika di masyarakat, termasuk berbagai informasi dan opini di media arus utama dan media sosial, kami memberikan perhatian secara khusus,” ujar Miftachul dalam konferensi pers di PWNU Jawa Timur, Sabtu, 29 November 2025.
“Untuk mendapatkan kesahihan dari informasi tersebut, kami akan menugaskan tim pencari fakta melakukan investigasi secara utuh dan mendalam.”
TPF tersebut akan berada di bawah arahan Wakil Rais Aam PBNU, KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir.
PBNU Segera Gelar Muktamar
Untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan normal, PBNU akan menggelar muktamar atau rapat pleno dalam waktu dekat. Namun, Miftachul belum memberikan detail mengenai waktu pelaksanaannya.
Gus Yahya sebelumnya terpilih sebagai Ketua Umum dalam Muktamar NU ke-34 di Lampung pada Desember 2021, dan semestinya menjabat hingga 2026.
Catatan Kontroversi Gus Yahya
Sebelum pencopotannya, Gus Yahya sempat menjadi sorotan publik karena beberapa kontroversi, antara lain:
-
Kehadiran akademisi pro-zionis Peter Berkowitz dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional NU.
-
Desakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia oleh kelompok mahasiswa pro-Palestina.
-
Pembahasan soal izin konsesi tambang untuk PBNU dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2024.