Gertak.id – Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak bersikap diam terhadap polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang kini telah menyeret delapan tersangka, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa).
Dalam pernyataannya, Sri Radjasa menilai bahwa proses hukum terkait tudingan palsu ijazah Jokowi bisa berpengaruh terhadap legitimasi publik terhadap Prabowo sebagai presiden, terutama jika kasus berlanjut hingga penahanan para tersangka.
Kasus Ijazah Jokowi Dinilai Bisa Berdampak pada Prabowo
Sri Radjasa menyampaikan pandangannya dalam sebuah podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang diunggah pada Sabtu (22/11/2025).
“Dampaknya sangat luas sekali, nggak main-main. Jadi, buat saya dalam situasi seperti ini, Prabowo sebagai presiden harus campur tangan untuk menyelesaikan kasus ini agar tidak berkepanjangan,” ujarnya.
Ia menilai, sikap diam Prabowo dapat dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap langkah Polri yang menurutnya “jauh dari semangat reformasi”.
“Ketika dia membiarkan kasus ini, artinya ada upaya melegitimasi tindakan Polri. Itu hati-hati, jangan main-main,” lanjutnya.
Eks BIN Sebut Potensi Demo Bisa Menyasar Prabowo
Sri Radjasa juga memperingatkan bahwa apabila dinamika kasus ini berlanjut, aksi protes masyarakat bukan lagi ditujukan kepada Jokowi, melainkan ke Prabowo sebagai pemegang kendali pemerintahan.
Ia menilai masyarakat memiliki harapan besar agar Prabowo mereformasi Polri. Namun komposisi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk pemerintah justru disebut membuat kepercayaan publik turun.
“Ketika sudah terbentuk, melihat komposisinya, publik surut kembali,” kata Sri Radjasa.
Sentil Hadirnya Petinggi Polri dalam Komisi Reformasi
Sri Radjasa mempertanyakan alasan pemerintah menempatkan sejumlah mantan maupun petinggi aktif Polri dalam komisi tersebut. Ia menyebut langkah itu dapat menimbulkan kesan reformasi setengah hati.
“Memang dari awal kehadiran mereka sebagai tim reformasi itu sudah tanda tanya besar. Kok seperti ini?” ujarnya.
Komisi tersebut mencantumkan beberapa figur Polri, termasuk:
-
Jenderal (Purn) Tito Karnavian – Kapolri 2016–2019
-
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo – Kapolri
-
Jenderal (Purn) Badrodin Haiti – Kapolri 2015–2016