Gertak.id — Sejumlah tokoh memilih melakukan walk out dalam audiensi terkait polemik ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang digelar oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri di gedung STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu, 19 November 2025.
Audiensi tersebut merupakan inisiasi pakar hukum tata negara Refly Harun, namun berlangsung dengan ketegangan sejak awal acara.
Penjagaan Ketat dan Larangan Liputan Media
Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, yang hadir dalam audiensi itu, mengungkapkan bahwa sejak sebelum pertemuan dimulai, penjagaan di lingkungan PTIK sudah terlihat tidak biasa.
“Pertemuan di PTIK itu seperti sangat rahasia. Sejak tiba saya langsung ditanya dari mana, apa keperluannya, dan berbagai hal lainnya,” ungkap Sri Radjasa dalam podcast yang diunggah kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Rabu, 19 November 2025.
Ia juga menyebutkan bahwa wartawan tidak diperbolehkan meliput kegiatan tersebut, sehingga menambah kesan bahwa pertemuan berlangsung tertutup.
Walk Out Setelah Jimly Beri Dua Opsi kepada Roy Suryo cs
Menurut Sri Radjasa, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memberikan dua opsi kepada empat tersangka dalam kasus ijazah Jokowi yang hadir dalam pertemuan tersebut.
“Roy Suryo cs diminta untuk keluar dari ruangan, atau boleh tetap berada di dalam tetapi tidak boleh memberikan pendapat. Ini aneh, untuk apa ada forum audiensi kalau tidak boleh berpendapat?” tegasnya.
Dari sekitar 25 orang yang hadir, sebagian memilih melakukan walk out, sementara sebagian lainnya tetap bertahan di ruangan.
Alasan Refly Harun Menghadirkan Empat Tersangka
Empat orang tersangka yang diundang oleh Refly Harun ialah Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa), Rismon Hasiholan Sianipar, dan Muhammad Rizal Fadillah.
Sri Radjasa menyebut, kehadiran mereka bertujuan agar Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima masukan yang seimbang dari dua pihak, mengingat anggota komisi juga mencakup pihak yang dekat dengan Jokowi, seperti Otto Hasibuan.
“Jimly sendiri mengatakan persoalan Roy Suryo tidak bisa dibawa ke persidangan karena penetapan ijazah asli atau palsu belum diketahui,” ujarnya.
Namun, ia menilai keputusan Jimly untuk meminta para tersangka keluar merupakan sikap kontradiktif.
Jimly sebelumnya menyatakan bahwa permintaan tersebut didasarkan pada status hukum para tersangka serta untuk menghormati proses yang sedang berjalan. Penjelasan ini tidak diterima oleh Sri Radjasa yang menilai tim reformasi seharusnya independen dan terbuka terhadap berbagai masukan.
Sri Radjasa: Pertemuan Awalnya Bersifat Personal, Bukan Audiensi Besar
Sri Radjasa mengungkap bahwa sebelum audiensi digelar, rencana awal pertemuan sebenarnya bersifat personal dan tidak melibatkan forum besar.
“Refly menghendaki pertemuan satu per satu dengan Pak Jimly, Pak Mahfud, dan Pak Yusril. Rencana awalnya memang pertemuan terpisah,” jelasnya.
Namun kemudian Refly menerima undangan dari Ahmad Dofiri, sehingga pertemuan digelar langsung di PTIK.
Menurut Sri Radjasa, pemilihan lokasi tersebut memunculkan kesan adanya “campur tangan” pihak tertentu.