JAKARTA, Gertak.id - Pergantian Menteri Luar Negeri (Menlu) dalam jajaran Kabinet Merah Putih mendapat perhatian dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal.
Presiden Prabowo Subianto diketahui melakukan reshuffle kabinet pada Kamis, 1 Oktober 2026. Salah satu perubahan terjadi di Kementerian Luar Negeri, dengan Arrmanatha Nasir ditunjuk sebagai Menlu menggantikan Sugiono.
Dino menilai pergantian tersebut sebagai keputusan yang bijak dan tepat. Menurutnya, selama menjabat Menlu, Sugiono dinilai menghadapi tantangan dalam membagi waktu antara tugas diplomasi dan tanggung jawabnya sebagai petinggi partai.
“Saya memandang ini sebagai keputusan yang bijak dan tepat karena selama ini Menlu Sugiono terlihat sulit membagi waktu dan atensi antara tugas luar negeri di satu pihak dan di lain pihak tanggung jawab penting beliau sebagai petinggi partai,” ujar Dino dalam keterangannya, dikutip Jumat, 2 Oktober 2026.
Meski demikian, Dino tetap mengapresiasi kinerja Sugiono selama sekitar 23 bulan menjabat Menlu, khususnya terkait berbagai langkah Indonesia di kancah global.
Setelah pergantian tersebut, Dino menyampaikan tiga pesan kepada Arrmanatha Nasir atau yang akrab disapa Tata.
Pertama, pertahankan politik luar negeri yang tegas dan mandiri.
Dino berharap Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri yang tegas, mandiri, dan aktif dalam memperjuangkan prinsip-prinsip hubungan internasional.
Ia menekankan agar Indonesia tidak tunduk terhadap tekanan negara mana pun. Pada saat yang sama, Indonesia diharapkan tetap aktif dalam membentuk tatanan kawasan maupun global.
“Kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa mana pun betapa pun besarnya mereka,” kata Dino.
Kedua, perbaiki dukungan anggaran untuk diplomasi.
Dino juga menyoroti persoalan anggaran Kementerian Luar Negeri. Ia melihat adanya kesenjangan antara aktivitas diplomasi pemerintah dengan dukungan anggaran untuk kebutuhan operasional diplomat Indonesia di luar negeri.
