Bursah berharap pemerintahan Presiden Prabowo tetap mendapat pengawalan dari masyarakat sehingga agenda demokrasi dapat terus diperkuat, termasuk bagi generasi muda.
Menurut Bursah, Presiden Prabowo memiliki tugas besar melalui gagasan yang ia sebut sebagai “Revolusi Pasal 33”.
“Dia (Presiden Prabowo) ada tugas besar yang menurut saya belum pernah digagas oleh Presiden sebelumnya. Revolusi Pasal 33 dan ini mesti kita dukung, tidak boleh kita jatuhkan sebelum dia berhasil,” kata Bursah.
Ia juga menilai sejumlah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo berkaitan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Bursah mencontohkan penindakan terhadap praktik manipulasi perdagangan ekspor-impor, termasuk underinvoicing dan overinvoicing, serta sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bursah Minta Pemerintahan Diberi Kesempatan
Bursah juga mengajak masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintahan Prabowo untuk menjalankan berbagai program yang telah dirancang.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan pemerintahan dalam satu siklus lima tahun.
“Jadi, bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan tuh agak sabaran sedikit. Minimal siklus 5 tahun itu dijaga. Tidak boleh jatuh bangun, jatuh bangun, demokrasi nanti rusak,” ujarnya.
“Setidaknya kita jaga siklus 5 tahun itu dan kasih kesempatan Presiden Prabowo mengambil kekayaan dari oligarki yang serakah ini,” tandas Bursah.
Peringatan 36 tahun HUMANIKA tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis senior. Di antaranya aktivis senior Hariman Siregar, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Ma’mun Murod Al-Barbasy, sejumlah anggota DPR RI, serta puluhan aktivis dan tokoh masyarakat.
