JAKARTA, Gertak.id – Wacana penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kantin sekolah kembali menjadi perhatian publik setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengungkapkan adanya skema baru untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.
Menurut Nanik, BGN tengah mengkaji sejumlah alternatif distribusi MBG yang dapat mengurangi beban anggaran negara tanpa mengurangi kualitas layanan maupun manfaat yang diterima para siswa.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/6/2026), Nanik menegaskan bahwa pengembangan program MBG ke depan tidak harus selalu dilakukan dengan membangun dapur baru.
“Kami mencari berbagai alternatif yang lebih efisien. Prinsipnya, tidak harus membangun dapur baru karena fasilitas yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pemanfaatan kantin sekolah sebagai sarana penyediaan dan distribusi makanan bergizi bagi peserta didik.
Wacana tersebut sejatinya bukan hal baru. Pada 2025, sejumlah anggota DPR RI pernah mengusulkan agar sekolah dilibatkan lebih besar dalam pelaksanaan MBG, terutama melalui pengelolaan kantin sekolah.
Ketua Badan Anggaran DPR saat itu, Said Abdullah, menilai konsep tersebut telah diterapkan di sejumlah negara seperti Jepang dan China. Menurutnya, sekolah dapat menjadi pusat distribusi yang lebih efektif karena cakupan pelayanan lebih terbatas dan terfokus pada kebutuhan siswa di lingkungan sekolah.
Said juga berpendapat bahwa keterlibatan sekolah berpotensi meningkatkan kualitas makanan karena proses pengawasan dapat dilakukan lebih dekat dan lebih mudah.
Pandangan serupa pernah disampaikan Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian. Ia menilai pemanfaatan kantin sekolah tidak akan menghilangkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan menjadi solusi bagi sekolah yang lokasinya jauh dari dapur MBG.
Meski demikian, Hetifah menegaskan bahwa sekolah yang ingin terlibat harus memenuhi standar tertentu, termasuk aspek kebersihan, keamanan pangan, serta kapasitas pengelolaan makanan.
Konsep MBG berbasis kantin sekolah juga dinilai memiliki kemiripan dengan program “school meal” di Jepang. Dalam seminar pendidikan dan gizi pada Februari 2026, Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menjelaskan bahwa program makan sekolah di Jepang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan.
Menurut Takeda, pengelolaan program tersebut mencakup penyusunan menu, standar kebersihan, distribusi makanan hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, ia menekankan bahwa model Jepang tidak dapat diterapkan secara langsung di Indonesia tanpa penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.
Dengan berbagai masukan tersebut, BGN kini tengah mengkaji kemungkinan pemanfaatan kantin sekolah sebagai salah satu alternatif distribusi MBG yang dinilai lebih efisien, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
