Jakarta, Gertak.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh kios pupuk agar tidak bermain harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menegaskan, pemerintah telah mencabut izin 2.039 kios yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut, namun memastikan stok dan distribusi pupuk bersubsidi tetap aman.
“Kita sudah perhitungkan semuanya. Langkah ini akan menguntungkan petani, karena puncak musim tanam akan berlangsung pada Desember hingga Januari. Kios yang melakukan pelanggaran akan dicabut izinnya, diganti dengan kios baru yang berizin resmi sehingga ke depan tidak ada lagi pupuk subsidi dijual dengan harga di atas HET,” kata Mentan Amran usai rapat koordinasi tata kelola pupuk subsidi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (13/10/2025).
Amran menegaskan, tindakan tegas terhadap kios nakal justru menjadi upaya memperbaiki sistem distribusi pupuk agar lebih bersih, transparan, dan berpihak kepada petani.
“Stok pupuk kita aman. Distribusi terkendali, dan pertanaman petani tidak akan terganggu. Kami pastikan pupuk tetap sampai ke tangan petani tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pemerintah telah menyiapkan 9,5 juta ton pupuk bersubsidi untuk tahun 2025, terdiri atas Urea dan NPK. Hingga Oktober, realisasi penyaluran mencapai 5,9 juta ton, menunjukkan bahwa distribusi berjalan lancar dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Lebih lanjut, Amran mengungkapkan bahwa proses distribusi kini lebih cepat setelah penyederhanaan regulasi yang sebelumnya berbelit.
“Dulu ada 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota yang harus paraf sebelum pupuk tiba di lapangan. Sekarang atas perintah Bapak Presiden, alurnya langsung : dari Kementan ke Pupuk Indonesia hingga ke petani. Hasilnya, pupuk cepat sampai dan petani lebih tenang,” terangnya.
Kementan kini memperkuat pengawasan berbasis digital bersama pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum untuk mencegah permainan harga di lapangan.
“Kami mencabut izin 2.039 kios yang menjual di atas HET. Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk menegakkan keadilan. Negara sudah menanggung subsidi besar agar pupuk terjangkau. Jadi tidak boleh ada yang mencari keuntungan di atas penderitaan petani,” tegasnya.
Amran menekankan bahwa pengawasan ketat pupuk bersubsidi merupakan bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan nasional.
“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Kita harus jaga mereka dari praktik curang yang bisa menghambat produksi. Negara hadir untuk memastikan pupuk tersedia, harga terjangkau, dan petani sejahtera,” tutupnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti arahan Mentan dengan menutup sementara kios yang terbukti curang.
“Sebagaimana arahan Bapak Menteri, begitu ada yang melanggar maka langkah pertama adalah menutup secara sistem, kedua tim kami akan memasang plakat di kiosnya. Kami juga akan melakukan pemeriksaan, dan jika terbukti bersalah akan kami tutup permanen. Namun jika tidak terbukti, kami akan melakukan pembinaan khusus,” jelas Rahmad.
Ia menambahkan, jika dalam satu kecamatan seluruh kios terkena sanksi, perusahaan akan menyiapkan mekanisme khusus agar petani tetap dapat menebus pupuk bersubsidi.
Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia, hingga 11 Oktober 2025 penyaluran pupuk bersubsidi nasional telah mencapai 5,95 juta ton atau 62,34 persen dari total alokasi 9,55 juta ton.
“Dengan penegakan hukum yang tegas, tahun ini penyerapan pupuk meningkat 12 persen dibandingkan tahun lalu, dan diikuti dengan kenaikan produksi beras sebesar 16 persen berdasarkan data BPS. Artinya, kebijakan tegas yang dijalankan Bapak Menteri terbukti tepat—semakin kuat penegakan hukumnya, semakin tinggi pula produktivitas pertanian,” tutup Rahmad.***
