Prabowo Ajak Pengusaha Jepang Laporkan Kendala Investasi Langsung, RI Percepat Deregulasi

Jakarta, GERTAK.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang terbuka, responsif, dan menjunjung kepastian hukum, khususnya bagi investor asal Jepang.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Business Forum Indonesia–Jepang di Tokyo, Jepang, Senin (30/3).

Dalam forum itu, Presiden secara terbuka mempersilakan para pengusaha Jepang untuk melaporkan langsung berbagai kendala investasi yang mereka hadapi di Indonesia.

“Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat langsung mengeluh kepada saya. Anda bisa langsung mengadu kepada saya, melalui duta besar Anda, melalui perwakilan Anda, melalui MITI atau JETRO atau apa pun, Keidanren. Saya bersedia menerima pengaduan,” tegas Prabowo.

Presiden menekankan bahwa pendekatan kepemimpinan yang ia terapkan bersifat proaktif dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara cepat di lapangan.

Ia menilai, peran presiden modern serupa dengan chief executive officer (CEO) yang dituntut responsif terhadap berbagai persoalan.

“Seorang presiden modern, pada dasarnya, adalah CEO negara ini. Ia harus mampu mengetahui masalah dengan sangat cepat dan menyelesaikannya dengan sangat cepat,” ujarnya.

Untuk memperkuat respons tersebut, pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus atau de-bottlenecking task force yang bertugas menghilangkan berbagai hambatan investasi.

Satgas ini difungsikan untuk menangani persoalan seperti keterlambatan administrasi hingga praktik yang merugikan investor.

“Perusahaan mana pun di Indonesia, baik asing maupun domestik, yang merasa menghadapi keterlambatan, hambatan administratif, dan sebagainya, atau mengalami eksploitasi maupun perlakuan tidak semestinya, dapat langsung menghubungi satuan tugas penghilang hambatan ini,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen melakukan deregulasi dengan menyederhanakan aturan-aturan yang dinilai menghambat investasi.

Langkah tersebut ditempuh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.

“Kami berupaya melakukan deregulasi, menyingkirkan peraturan yang terkadang tidak rasional. Ini bukan hal mudah, tetapi kami bertekad untuk menyederhanakan proses,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden menekankan pentingnya kecepatan dalam pengambilan keputusan dan eksekusi kebijakan.