1. DPRD diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembangunan daerah dalam satu tahun terakhir.
2. DPRD perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD Halmahera Utara.
3. Pemerintah daerah didorong meningkatkan transparansi penggunaan anggaran publik.
4. Kebijakan hilirisasi kelapa perlu dievaluasi agar benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
5. Pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan kontribusi perusahaan yang beroperasi di Halmahera Utara terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6. Strategi diversifikasi ekonomi daerah perlu dikembangkan agar Halmahera Utara tidak terlalu bergantung pada sektor pertambangan.
KNPI Halmahera Utara menegaskan bahwa, kritik dan rekomendasi yang disampaikan dalam dialog publik ini merupakan bagian dari komitmen pemuda untuk mengawal pembangunan daerah agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kritikan ini merupakan kepedulian kami dan kecintaan kami akan pembangunan daerah Halmahera Utara kedepannya lebih maju, Agar Komitmen SETARA Tercipta hingga pada kalangan masyarakat menengah kebawah. Tutup Devid. (Tim/Dj)