TOBELO, Gertak.id – Satu tahun perjalanan pemerintahan daerah di Kabupaten Halmahera Utara mendapat tanggapan serius dari kalangan pemuda dan organisasi kepemudaan. Hal itu mengemuka dalam dialog publik bertema “1 Tahun Piet–Kasman: Prestasi atau Sekadar Narasi?” yang digelar pada Sabtu, 14 Maret 2026 di Cafe Aurelia, Tobelo.
Dialog publik tersebut dihadiri sejumlah besar tokoh masyarakat, kaum muda, aktivis, serta berbagai organisasi kepemudaan termasuk OKP dan kelompok Cipayung Plus. Turut hadir pula unsur penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Halmahera Utara.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, yakni Nelson Sahetapy (Asisten I Setda Halmahera Utara), Fahmi Musa (anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara), Mesak Habary sebagai (Wakil Ketua Pemuda 4 Suku), Gloria Djurubassa (Dosen Universitas Halmahera), serta Devid Marthin selaku (Ketua Umum* Komite Nasional Pemuda Indonesia) Halmahera Utara.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan strategis pembangunan daerah menjadi bahan evaluasi terbuka. Mulai dari kondisi ekonomi daerah, pengelolaan APBD, implementasi kebijakan hilirisasi kelapa, hingga kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian masyarakat.
Ketua KNPI Halmahera Utara, Devid Marthin, menegaskan bahwa refleksi satu tahun pemerintahan daerah perlu dilihat secara objektif melalui indikator ekonomi dan kebijakan publik, bukan sekadar narasi keberhasilan.
Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara masih berada di kisaran sekitar 1,8 persen, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp7 triliun. Angka tersebut dinilai menunjukkan bahwa ekonomi daerah belum berkembang secara signifikan.
Selain itu, struktur APBD daerah juga masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total anggaran daerah masih relatif rendah.
“Ini menjadi indikator penting bahwa kapasitas fiskal daerah masih lemah dan membutuhkan langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah,” ujar Devid dalam diskusi.
Forum dialog juga menyoroti implementasi kebijakan hilirisasi kelapa yang digagas pemerintah daerah. Sejumlah peserta diskusi menilai bahwa kebijakan tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan nilai ekonomi komoditas kelapa bagi masyarakat petani.
Bahkan beberapa ketentuan dalam kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji kembali agar tidak bertentangan dengan prinsip perdagangan antar daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Di sisi lain, Lanjut Devid, sektor pertambangan juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Keberadaan perusahaan tambang seperti PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) diakui memiliki kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun ketergantungan ekonomi terhadap sektor tambang dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan ekonomi daerah apabila terjadi perubahan aktivitas operasional perusahaan.
Berdasarkan seluruh rangkaian diskusi tersebut, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Utara menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, antara lain: