MANADO – Tabir dugaan bisnis material 'Batu Hitam' ilegal yang beroperasi mulus antara Gorontalo dan Manado, yang selama ini dikenal 'kebal hukum', akhirnya terangkat ke permukaan. Operasi senyap Polisi Militer Kodam (Pomdam) XIII/Mdk pada Selasa malam (25/11/2025) di Stadion Klabat, Manado, bukan sekadar penyitaan tiga truk muatan, melainkan sebuah pertaruhan besar untuk menghancurkan jaringan impunitas yang diduga melibatkan oknum aparat.
Penyitaan ini mengejutkan publik karena menargetkan apa yang selama ini disebut sebagai "sarang mafia" yang dikendalikan oleh dua nama besar di Manado: Ko Reno dan Ko Kevin. Keduanya diyakini sebagai beneficial owner atau pembeli utama yang membiayai pengiriman material tambang ilegal dari wilayah Suwawa, Gorontalo.
Sumber internal menyebutkan bahwa kasus ini memiliki catatan kelam. Aktivitas pengiriman ilegal oleh jaringan ini diisukan sudah berlangsung lama, dan yang paling mencengangkan adalah rekor lolosnya para terduga pelaku dari penangkapan sebelumnya yang dilakukan oleh kepolisian setempat.
"Mereka ini pemain lama. Sudah sering ditangkap Polres Manado, tapi selalu dibebaskan. Ini yang membuat kasus ini menjadi skandal besar tentang ada apa di balik impunitas mereka," ungkap sumber tersebut.
Titik paling kritis dari kasus ini adalah dugaan peran oknum aparat keamanan dalam melancarkan bisnis haram ini. Dikutip dari laporan lapangan, jaringan ini menggunakan pihak sipil, Sukri, sebagai koordinator di lapangan. Namun, begitu melintasi perbatasan Sulawesi Utara, logistik haram ini langsung mendapat pengawalan terstruktur:
"Setelah truk tiba di Sulut, mereka langsung dikawal. Ada oknum anggota Intel Korem 131/Stg bersama tim dari Polresta Manado yang diduga ikut mengawal pengiriman material ilegal ini," bocor sumber.
Dugaan kolaborasi sipil-militer-polisi dalam mengamankan operasi penambangan ilegal ini memberikan dimensi baru yang serius pada pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam.
Penyitaan oleh Pomdam XIII/Mdk ini dinilai sebagai langkah strategis yang tidak terhindarkan, terutama setelah adanya dugaan kegagalan penegakan hukum sebelumnya. Pomdam, sebagai penegak disiplin militer, kini berada di garis depan untuk membongkar tuntas dugaan keterlibatan oknum TNI dalam skema pengawalan.
Modus pengiriman yang menggunakan tujuan 'Bitung' untuk mengalihkan perhatian kini telah dibongkar. Namun, tantangan terbesar bagi Komandan Pomdam XIII/Mdk bukanlah hanya menahan tiga sopir truk, melainkan menembus "perisai" oknum aparat yang diduga melindungi Ko Reno dan Ko Kevin selama ini.
Publik Gorontalo dan Sulawesi Utara kini menanti: Mampukah Pomdam menggunakan momentum penyitaan ini untuk menjerat aktor intelektual dan pengusaha utama, alih-alih hanya menjadikan sopir sebagai "tumbal"?
Keberanian dan ketegasan Pomdam dalam mengklarifikasi dugaan keterlibatan oknum TNI/Polri, serta penindakan tanpa pandang bulu terhadap bos mafia yang disebut-sebut, akan menjadi uji kredibilitas bagi aparat hukum di Sulawesi Utara.
Hingga berita ini diturunkan, Komandan Pomdam XIII/Mdk belum memberikan pernyataan resmi. Perkembangan kasus ini, terutama mengenai hasil interogasi tiga sopir dan langkah hukum terhadap dugaan oknum yang mengawal, menjadi fokus utama yang dinantikan publik.
(Tim )