HALMAHERA, Gertak.id – Raffy Wadja Tokoh pemuda dari Suku Sahu Ji'o Tala'i Padusua, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, secara tegas menantang pihak pengelola proyek geothermal dan pemerintah daerah untuk segera menggelar dialog publik yang terbuka dan inklusif dengan masyarakat setempat. Jum'at (24/04/2026).
Permintaan ini disampaikan Oleh Raffy Wadja, menyusul rencana pengembangan energi panas bumi di kawasan hutan adat Telaga Rano, yang menjadi wilayah kelola dan sumber kehidupan utama bagi masyarakat Suku Sahu. Bagi komunitas ini, tanah dan hutan bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas budaya, tradisi, dan sistem kehidupan yang diwariskan turun-temurun.
"Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami menolak pembangunan yang tidak mendengarkan suara kami. Proyek geothermal ini berpotensi mengganggu sistem hidrologi, merusak lahan pertanian, dan mengancam kelestarian budaya kami. Oleh karena itu, kami menuntut dialog yang jujur, di mana semua kekhawatiran dan aspirasi masyarakat didengar dan dipertimbangkan secara serius," ujar perwakilan tokoh pemuda tersebut.
Masyarakat juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul, seperti risiko pencemaran air, penurunan produktivitas pertanian, serta gangguan terhadap ritual adat dan kearifan lokal yang masih lestari hingga saat ini. Selain itu, mereka menekankan pentingnya keterlibatan penuh dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, sesuai dengan hak masyarakat adat yang diakui secara hukum.
Sementara itu, proyek geothermal di Telaga Rano juga telah menjadi sorotan publik dan lembaga legislatif. Anggota Komisi XII DPR RI sebelumnya mendesak pemerintah untuk meninjau ulang rencana tersebut, mengingat kawasan ini berada dalam bentang ekoregion Wallacea yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi dan merupakan habitat spesies endemik.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola proyek maupun pemerintah daerah terkait permintaan dialog publik ini. Masyarakat berharap agar permintaan mereka dapat segera ditindaklanjuti, sehingga tercipta solusi yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak serta kepentingan semua pihak.
