10 Tahun Menunggu Kepastian Aliansi PERANG Melakukan Penyegelan Kantor Camat Ketungau Tengah Tuntut Solusi Jembatan Ketungau II Yang Mangkrak.

Photo Author
Alex Akoran, Gertakberita.com
- Senin, 13 April 2026 | 16:19 WIB

Sintang Kalbar, gertak.id Kesabaran masyarakat Kecamatan Ketungau Tengah akhirnya mencapai puncaknya. Pada Senin (13/4/2026), puluhan warga mendatangi dan melakukan aksi penyegelan Kantor Camat Ketungau Tengah sebagai bentuk protes keras atas mangkraknya pembangunan Jembatan Ketungau II yang telah terbengkalai selama 10 tahun.

Proyek infrastruktur strategis ini mulai dikerjakan sejak tahun 2017. Namun, hingga memasuki tahun ke-10, jembatan yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian warga tersebut belum juga dapat difungsikan. Kondisi fisik bangunan saat ini dinilai memprihatinkan dan diduga kuat tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Beberapa poin utama yang menjadi keresahan warga antara lain:

Keamanan Struktur: Muncul indikasi bahwa struktur bangunan rawan dan membahayakan jika dipaksakan untuk digunakan.

​Ketidaksesuaian Anggaran: Warga mencurigai adanya ketidakberesan dalam penyerapan anggaran yang tidak berbanding lurus dengan progres fisik di lapangan.

​Dampak Ekonomi: Lumpuhnya akses jembatan ini menghambat mobilitas orang dan barang, yang berdampak langsung pada tingginya biaya logistik di wilayah Merakai dan sekitarnya.

​Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi dengan nada tegas. Mereka mendesak agar Pemerintah tidak lagi menutup mata atas penderitaan rakyat di perbatasan.

Jangan sampai uang negara habis, tapi manfaatnya tidak dirasakan rakyat. Kami menuntut Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan memberikan solusi nyata serta melakukan audit secara transparan terkait bangunan ini," ujar salah satu perwakilan warga di sela-sela aksi penyegelan Kantor Camat Ketungau.

Penyegelan Kantor Camat Ketungau Tengah merupakan simbol "lumpuhnya" kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi yang dianggap lamban menangani masalah infrastruktur di daerah tersebut. Warga menegaskan bahwa aksi ini tidak akan berakhir sampai ada kepastian mengenai kelanjutan pembangunan atau pertanggungjawaban hukum atas kegagalan proyek tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Sintang belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi massa dan tuntutan audit jembatan tersebut.

Penulis (Alex)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ariyanto

Rekomendasi

Terkini

X