Kabupaten Bandung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dari Fraksi PAN, H. Tedi Supriadi, S.Pd.I., M.Si., melaksanakan agenda Reses Masa Sidang II Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) II.
Kegiatan tersebut digelar di Kampung Cibogo, Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Selasa (24/2/2026). Reses ini menjadi sarana dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat.
Dalam sambutannya, Tedi Supriadi menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal legislatif, melainkan jembatan komunikasi untuk menyerap aspirasi warga secara langsung.
“Melalui ajang silaturahmi ini, saya ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan warga. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan perjuangan kami di DPRD,” ujarnya.
Ia menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur lingkungan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.
Dalam sesi dialog, sejumlah aspirasi mencuat dari warga. Di antaranya permintaan bantuan mesin genset, perbaikan jalan lingkungan, dukungan terhadap program UMKM, peningkatan sarana pendidikan, serta penguatan program sosial kemasyarakatan.
Warga berharap hasil reses tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui program kerja nyata pemerintah daerah.
Tedi menjelaskan bahwa Dapil II meliputi empat kecamatan, yakni Dayeuhkolot, Katapang, Margaasih, dan Margahayu. Oleh karena itu, ia harus menyusun skala prioritas agar setiap wilayah mendapatkan perhatian yang proporsional.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, akan ditampung dan diproses sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut nantinya akan diperjuangkan melalui pembahasan anggaran dan program kerja di DPRD Kabupaten Bandung.
“Pada intinya, saya bersama anggota dewan di Dapil II akan terus berjuang agar aspirasi masyarakat, terutama yang menjadi skala prioritas, dapat terealisasi,” pungkasnya.
Reses Masa Sidang II Tahun 2026 ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan representasi DPRD dalam memastikan kebijakan daerah tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.