Kabupaten Bandung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dari Fraksi Golkar, Asep Yusuf Salim, S.Pd.I, melanjutkan kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 dengan menghadiri pertemuan bersama para guru yang tergabung dalam Kelompok PJOK (Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Al-Barkah, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Senin (23/02/2026). Turut hadir pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Banjaran.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis. Para guru menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, serta tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan, khususnya terkait status dan kesejahteraan guru honorer, paruh waktu, serta guru PJOK.
Dalam forum tersebut, Asep Yusuf Salim mendengarkan langsung keluhan para guru yang selama ini bertugas di lapangan. Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik honorer.
“Guru honorer jangan diremehkan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang demi pendidikan anak-anak kita. Kita harus memperjuangkan hak-hak mereka,” ujarnya.
Ia menyatakan komitmennya untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi tersebut di tingkat kabupaten, terutama terkait peningkatan status dan kesejahteraan guru.
Menurutnya, persoalan guru paruh waktu yang saat ini menjadi polemik perlu segera dicarikan solusi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung agar tidak berlarut-larut.
Asep juga menyampaikan bahwa dirinya memahami kondisi para guru karena memiliki latar belakang sebagai pendidik sebelum menjadi anggota legislatif.
“Para guru adalah teman seperjuangan. Saya berangkat dari guru. Mereka menyampaikan keluh kesah, termasuk terkait kebijakan paruh waktu yang saat ini menjadi polemik. Sebagai wakil rakyat, saya menerima aspirasi ini dan harus ada solusi dari pemerintah daerah,” terangnya.
Ia menambahkan, telah ada informasi mengenai rencana audiensi antara Bupati dan Ketua DPRD dengan Forum Guru. Namun demikian, ia menilai perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
“Ini harus seimbang antara hak dan kewajiban. Di satu sisi guru menuntut haknya, di sisi lain tanggung jawab juga harus ditingkatkan. Jangan sampai persoalan administrasi membuat tugas utama mendidik anak menjadi terabaikan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa seluruh masukan dari para guru akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program yang berpihak pada peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung.
Ia juga memastikan setiap aspirasi yang masuk akan dikawal melalui mekanisme penganggaran dan pembahasan di DPRD.
“Suara Dapil 7 bukan hanya didengar, tetapi harus diperjuangkan sampai tuntas,” pungkasnya.