Gertak.id-Kabupaten Bandung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai NasDem Daerah Pemilihan (Dapil) 7, Drs. H. Tarlan, M.M.Pd., melaksanakan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 di Lamping Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Senin (23/2/2026).
Kegiatan reses tersebut menjadi forum dialog antara legislatif dan masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan perkembangan kebijakan daerah.
Dalam pertemuan itu, Tarlan mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung tengah menghadapi tantangan fiskal yang cukup serius setelah anggaran daerah mengalami pemangkasan hampir Rp1 triliun.
Meski demikian, ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang karena pemerintah telah menyiapkan strategi pengalihan anggaran guna memastikan program prioritas tetap berjalan.
“Pemotongan ini bukan penghilangan anggaran secara total, melainkan pengalihan tanggung jawab dan fokus pembangunan,” ujar Tarlan kepada wartawan.
Ia menjelaskan, terdapat dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi yang dinilai berpotensi memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Bandung.
Salah satu program yang disoroti adalah MBG (Makan Bergizi Gratis). Menurut Tarlan, jika dihitung secara keseluruhan, nilainya diperkirakan bisa melampaui Rp3 triliun untuk Kabupaten Bandung.
“Kalau hitungan dengan MBG, itu mungkin lebih dari Rp3 triliun untuk Kabupaten Bandung. Jadi ada pengalihan yang manfaatnya lebih besar untuk masyarakat,” katanya.
Tarlan juga menyoroti penurunan anggaran desa yang cukup signifikan, dari rata-rata di atas Rp1 miliar menjadi sekitar Rp300 juta per tahun. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah desa untuk menerapkan skala prioritas secara ketat.
Ia menegaskan bahwa sejumlah program mendasar tidak akan diganggu, di antaranya sektor kesehatan, pendidikan, sarana fasilitas umum, serta program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai bagian dari upaya efisiensi, Tarlan menyebut anggaran pokok pikiran (pokir) dewan juga mengalami penyesuaian, dari sebelumnya Rp800 juta menjadi Rp400 juta.
Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bentuk komitmen legislatif dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah daerah.
“Kepada masyarakat, kita bersabar dulu. Pemerintah desa, kecamatan, kabupaten hingga pusat sedang memikirkan jalan keluarnya. Harapan kita semua segera kembali normal menuju kesejahteraan,” ujarnya.
Dalam pernyataan penutup, Tarlan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik lainnya tetap akan diupayakan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat.
