Gertak.id | Kabupaten Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tia Fitriani, melaksanakan agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2026 di Desa Buah Batu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jumat (20/02/2026). Kegiatan evaluasi pelaksanaan program pemerintah provinsi tersebut berlangsung di GOR Desa Buah Batu, Jalan Batusari No. 51 A, didampingi Kepala Desa Buah Batu, H. Asep Sobari.
Agenda ini menjadi forum evaluasi sekaligus ruang silaturahmi antara legislatif dan masyarakat desa. Warga dan para kader memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan aspirasi secara langsung terkait implementasi program pemerintah provinsi di tingkat desa.
Dalam sambutannya, Tia Fitriani mengapresiasi antusiasme warga yang tetap hadir meski kegiatan berlangsung pada hari kedua Ramadan. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah desa, kader PKK, serta masyarakat yang menunjukkan komitmen dalam mengawal pembangunan.
“Kegiatan dipusatkan di GOR Desa bersama Pak Kades dan Ibu Kades selaku Ketua PKK. Walaupun memasuki hari kedua Ramadan, para kader tetap semangat hadir untuk menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.
Tia juga menegaskan komitmennya untuk mengawal sembilan program unggulan Gubernur Jawa Barat agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Menurutnya, fungsi pengawasan legislatif harus memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Namun demikian, ia menyoroti aspirasi yang hampir merata muncul di berbagai desa, termasuk Desa Buah Batu, terkait kebijakan Bantuan Provinsi (Banprov) yang dinilai terlalu terfokus pada pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut, menurutnya, membatasi fleksibilitas desa dalam menentukan prioritas kebutuhan.
“Banprov yang ditujukan hanya untuk infrastruktur membuat desa kesulitan karena kegiatan sudah terkunci. Padahal kebutuhan setiap desa berbeda. Ini akan saya sampaikan dalam program kepala daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Buah Batu, H. Asep Sobari, menyampaikan apresiasi atas kunjungan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut. Ia menilai kehadiran wakil rakyat mampu meningkatkan motivasi dan semangat pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan.
Asep juga mengungkapkan persoalan banjir yang kerap melanda wilayahnya. Desa Buah Batu yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung menerima aliran air dari wilayah Bandung Utara yang kemudian bermuara ke Kecamatan Bojongsoang. Kondisi tersebut kerap memicu genangan hingga banjir.
“Air dari Bandung Utara masuk ke Desa Buah Batu dan bermuara di Bojongsoang. Akibatnya terjadi banjir. Kami memohon kepada Pak Gubernur dan juga Pak Wali Kota agar ada solusi supaya air tidak meluap ke wilayah Kabupaten Bandung,” kata Asep.
Melalui forum pengawasan ini, diharapkan tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga wadah konkret penyampaian kebutuhan daerah perbatasan. Pemerintah desa berharap sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dapat menghadirkan solusi menyeluruh, khususnya dalam kebijakan bantuan dan penanganan banjir lintas wilayah.
