Gertak.id || Beredarnya Dugaan Praktik Pungutan Liar (Pungli) Dana Program Indonesia Pintar (PIP) jalur khusus Aspirasi Dede Yusuf Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Demokrat, Daerah Pemilihan (Dapil) II, Jabar II.di SDN Pasawahan Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung menuai Polemik.

Informasi tersebut dihimpun dari beberapa walimurid kelas satu hingga kelas enam, SD 03 04 05 07 dan 09, Salahsatu Perwakilan sebagai walimurid yang ingin indetitasnya tidak ingin disebutkan menyampaikan, " bahwa untuk bisa mendapatkan dana PIP tersebut semua walimurid harus memberikan persyaratan dan membayar administrasi sebesar Rp. 15ribu, kemudian disusul pengambilan SK disekolahan harus membayar sebesar Rp. 25ribu

"Tak hanya itu ketika dana PIP sudah dicairkan, semua walimurid SDN Pasawahan juga harus membayar uang sebesar Rp. 50ribu hingga 75ribu, "Ungkapnya

Menurutnya, dugaan pungutan tersebut dilakukan oleh salahsatu oknum relawan koordinator kecamatan dayeuhkolot yang bernama Cici

Dan pembayaran biaya administrasi dan pengambilan SK disekolahan diberikan langsung kepada Cici.

Lain halnya saat pencairan dana PIP, semua walimurid diwajibkan membayar uang sebesar Rp 50ribu hingga 75ribu itu melalui korlas, baru sampai ketangan Cici.

Untuk menggali kebenarannya, Tim media gertak.id langsung menghubungi Cici yang disebut relawan Korcam dan kordes dipasawahan melalui pesan WhatsApp yang diberikan nomor dari walimurid.

"Saat dikonfirmasi dalam pesan WhatsAppnya, " saya harus berkoordinasi dulu dengan kordesnya, "Ucap CC.

Tak lama kemudian tim media gertak.id dihubungi melalui telepon WhatsAppnya oleh seseorang yang menyebutkan namanya Asep, yang mengaku sebagai kordinator PAC demokrat.

Asep hendak meminta untuk dapat bertemu dengan tim media.

Dalam pertemuannya, Asep menceritakan betul adanya terkait pungutan itu, namun tidak besar, "kata asep.

Bahkan Asep mengatakan bahwa ia akan mencoret semua siswa siswi penerima dana PIP Di SDN Pasawahan, "Tambahnya.

Ia juga malah memberikan informasi bahwa dirinya mengantongi perbuatan pungutan yang lebih besar dana PIP Jalur Aspirasi ada di SDN Cangkuang kulon dengan menyebut nama Ade Dokter, Sambil Asep meminta agar persoalan dugaan pungutan Cici agar tidak ditindaklanjuti.

Sama hal dengan yang disampaikan Cici, kepada tim media kamis, 13/02/2025 Di SDN Pasawahan

Didampingi pihak sekolah Ridwan, Dan Sandy Operator dapodik SDN Pasawahan, Cici akui adanya biaya administrasi Sebesar Rp 15ribu, dan pengambilan SK sebesar Rp 25ribu itu untuk biaya operasional.

"Hanya saja ia tidak terima dengan laporan pernyataan para walimurid yang memberikan laporan ke awak media terkait biaya keharusan membayar sebesar Rp 50ribu hingga 75ribu.

" Kalau 50ribu saya akui itupun berdasarkan kesepakatan para walimurid.

Bahkan ia mengeluarkan statement, " untuk penerima siswa dana PIP aspirasi tahun depan akan akan saya stop, "cetusnya.

Sementara ditempat yang sama, Ridwan dari pihak sekolah ikut memberikan klarifikasi.

"Saya mewakili kepala sekolah SDN Pasawahan, terkait Adanya Isu persoalan ditengah para walimurid mengenai dugaan pungutan dana PIP jalur khusus Aspirasi, Saya baru tahu sekarang dari rekan rekan media, "Paparnya.

Saya meminta maaf dan terimakasih kepada rekan media yang ikut melakukan control sosial sebagai mana fungsi pers.

Mungkin saya hendak menambahkan sedikit, untuk dana PIP jalur aspirasi, itu diluar atau terlepas dari pihak sekolah, kami percayakan kepada pihak relawan, Kordes dan lainnya.

Terkecuali dana PIP jalur reguler tentunya itu sudah tanggung jawab pihak sekolah.

Kapasitas kami untuk dana PIP jalur khusus Aspirasi, kami hanya memberikan data kelengkapan siswa itupun kalau diminta, "jelasnya.

Walimurid Berharap Dana PIP jalur khusus Aspirasi ini dapat diterima oleh penerima manfaat sebagai mana mestinya, bahwa tidak ada potongan atau pungutan dengan dalih menyertakan pungutan pembayaran administrasi, pengambilan SK.

Walimurid menepis atas statement pernyataan Cici sebagai relawan.

Bahwa kami semua walimurid tidak pernah adanya membuat kesepakatan, melainkan kami diharuskan untuk membayar uang 50ribu hingga 75ribu.

Sebagai warga masyarakat yang keterbatasan SDM, Kalau betul ketentuan nya tidak diwajibkan pungutan pembayaran tersebut, kami harap saber pungli, beserta DPR RI fraksi Demokrat dapat segera turun langsung ke SDN Pasawahan kecamatan Dayeuhkolot, Agar dapat polemik dugaan pungli dana PIP jalur khusus aspirasi bersih dari KKN.

(Robi)